BLORA, Lingkarjateng.id – Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora membutuhkan lahan seluas 392,34 hektare.
Proses pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan tersebut kini terus berjalan dengan melibatkan berbagai instansi, sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Blora menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat nilai pembebasan lahan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Kepala Subbagian Tata Usaha BPN Blora, Elvyn Bina Eka Kusuma, mengatakan proyek Bendungan Karangnongko memiliki manfaat besar bagi Kabupaten Blora sehingga setiap tahapan pengadaan tanah dilakukan secara cermat, mulai dari inventarisasi, pengukuran hingga pemetaan bidang tanah.
“Kami ngga mau gegabah, karena prosedur dan tahapan tahapannya banyak serta melibatkan beberapa Instansi, seperti pihak APH, Pemkab Blora, PUPR, BBWS, serta Unsur OPD seperti Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Kecamatan hingga Pemdes pada penetapan lokasi pengadaan tanah,” ujar Elvyn, Sabtu, 4 Juli 2026.
Hingga 3 Juli 2026, BPN Blora telah menyelesaikan inventarisasi terhadap 1.075 bidang tanah, melampaui target awal sebanyak 960 bidang. Bidang-bidang tersebut tersebar di Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Desa Ngerawoh 366 bidang, Desa Nginggil 177 bidang, Desa Ngelebak 372 bidang, dan Desa Megeri 143 bidang.
Saat ini, Desa Mendenrejo telah memasuki tahap pengumuman terhadap 17 bidang tanah. Sementara Desa Ngerawoh dan Desa Nginggil masih menjalani proses verifikasi melalui sidang pleno dan sinkronisasi data fisik serta yuridis sebelum memasuki tahapan pengumuman.
Menurut Elvyn, verifikasi yang dilakukan mencakup pencocokan data kepemilikan tanah, dokumen hak atas tanah, letak dan luas bidang hasil pengukuran, hingga kondisi pemanfaatan lahan dan bangunan yang terdampak.
“(Selain itu) Data-data penggunaan dan pemanfaatan tanah eksisting, tanaman tegak, pertanian serta kondisi bangunan-bangunan eksisting milik warga pada desa penlok,” bebernya.
BPN Blora juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar tahapan berikutnya dapat segera dilaksanakan.
“Kami berharap kepada khususnya masyarakat di wilayah yang terdampak pengadaan tanah untuk Pembangunan bendungan Karangnongko untuk bersabar dan dukungan semua pihak dan kami mewakili Panitia Pengadaan Tanah terus berkomitmen untuk mengakselerasi setiap tahapan secara akuntabel, transparan sesuai prosedur dan informatif berkala,” terangnya.
“Mudah -mudahan Tahapan Inventarisasi dan Pengumuman pengumuman kita usahakan selesai pada tahun 2026,” sambung Elvyn.
Dari seluruh bidang yang telah diinventarisasi, BPN juga melakukan mitigasi risiko terhadap bidang-bidang yang berada di kawasan sempadan sungai, kawasan hutan, maupun tanah negara untuk menghindari persoalan hukum pada tahap selanjutnya.
“Jadi nanti hasil mitigasi akan diselesaikan bersama, agar tidak timbul permasalahan hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Setelah proses tersebut rampung, tahapan berikutnya adalah penilaian ganti kerugian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) secara independen sebelum dilanjutkan dengan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian bersama para pemilik lahan dan pemangku kepentingan.
“Sehingga tahun ini penilaian bisa 100 persen terlaksana tanpa kendala. Semua kalkulasi-nya yang jika lancar, akan dilanjutkan dengan kegiatan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian. Nantinya akan melibatkan semua stakeholder terkait, serta masyarakat pemilik bidang tanah yang terdampak,” katanya.
Selain berfungsi sebagai penyedia air baku, Elvyn mengatakan Bendungan Karangnongko juga diproyeksikan mendukung irigasi pertanian, pengembangan sektor perikanan air tawar, hingga pariwisata di Kabupaten Blora.
“Untuk industri, irigasi, kemudian pengembangan perikanan ikan air tawar, dan pariwisata di kabupaten Blora,” pungkasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
