BLORA, Lingkarjateng.id – Sekitar 79 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Blora masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora, Pujiriyanto, menyebutkan pemerintah daerah tetap menjadikan program RTLH sebagai prioritas utama pembangunan, selain penerangan jalan umum (PJU).
“Kami juga fokus RTLH sejak tahun 2017 lalu,” ujarnya, Kamis, 2 Juli 2026.
Ia menjelaskan, dari sekitar 91.000 unit RTLH yang terdata sejak awal pendataan, baru sekitar 12.000 unit yang telah diperbaiki. Artinya, masih tersisa kurang lebih 79.000 rumah yang belum tertangani.
“Jumlahnya memang masih banyak, itu menjadi PR kita,” sambungnya.
Untuk tahun 2026, Puji mengatakan Pemerintah Kabupaten Blora menargetkan perbaikan sekitar 2.000 unit RTLH. Target tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya akibat penyesuaian anggaran daerah.
Menurutnya, percepatan program tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga melibatkan berbagai sumber pendanaan lain seperti BSPS, bantuan Pemerintah Provinsi, Baznas, CSR, hingga dukungan perusahaan.
“Oleh karena itu, saya ingin RTLH ini tidak selalu bergantung dari APBD. Bisa dari CSR, Baznas, tergantung dari skala prioritasnya,” jelasnya.
Puji menambahkan, data RTLH yang tersisa telah terverifikasi secara by name by address melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga memiliki dasar yang jelas dalam penyaluran bantuan.
“Tahun ini sampai akhir 2026 masih ada sekitar 79.000 RTLH. Itu pun sudah ada by name by address-nya. Hal itu didukung dari data DTSEN sehingga sudah jelas dan valid,” tegasnya.
Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Jurnalis: Hanafi
Editor: Rosyid
