SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menyiapkan langkah penanganan jangka pendek hingga permanen pascabanjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di wilayah Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menegaskan pemerintah bergerak cepat menangani dampak banjir, mulai dari penutupan tanggul jebol, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, hingga rencana relokasi dan pembangunan hunian sementara (huntara).
“Meski titik tanggul yang jebol sudah tertutup sementara, arahan Presiden penanganan dampak kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya saat mengunjungi lokasi tanggul jebol di Mangkang Kulon, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan awal berupa kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan logistik lainnya bagi warga terdampak.
Ia menyebut, setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pemerintah akan fokus pada penanganan hunian bagi warga yang terdampak berat dan tidak memungkinkan kembali tinggal di lokasi semula.
“Pemerintah kota akan menghitung kebutuhan hunian dan menentukan lokasi lahannya. Nanti BNPB akan membantu membangun hunian sementara,” katanya.
Sementara untuk warga yang direlokasi permanen nantinya akan disiapkan hunian tetap agar tidak kembali tinggal di kawasan rawan banjir.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah kerabat dibanding menempati huntara.
“Kalau tidak memilih huntara, warga bisa mendapatkan dana tunggu hunian Rp600 ribu per KK per bulan sampai hunian permanen tersedia,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan total warga terdampak banjir mencapai 1.252 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
Pihaknya juga tengah mendata rumah-rumah terdampak serta mempersiapkan langkah relokasi dan pembebasan lahan untuk mendukung pelebaran sungai.
“Nanti kami menunggu hasil pengukuran dari BBWS, mana saja lahan yang harus dibebaskan. Pemerintah kota siap mendukung penyelesaian persoalan banjir dan muatan sungai,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BBWS Pemali Juana, Sudarto, menyebut banjir kali ini menjadi perhatian serius karena merupakan kejadian berulang dengan total 18 titik tanggul kritis.
Menurutnya, kondisi sungai saat ini sudah tidak mampu lagi menampung debit air akibat perubahan tata guna lahan di wilayah hulu.
“Dulu kapasitas sungai masih mampu, sekarang sudah tidak. Jadi tidak cukup hanya normalisasi, tetapi harus dilakukan pelebaran sungai,” katanya.
BBWS merencanakan pelebaran sungai dari lebar sekitar 10 meter menjadi 25 meter di sejumlah titik kritis sepanjang aliran sungai.
Program tersebut membutuhkan pembebasan lahan yang saat ini terus diusulkan melalui pendanaan APBN maupun skema lainnya.
Sudarto menyebut, sejak 2024 sudah dilakukan pembebasan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran sungai. Sisanya akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah pusat.
“Harapannya setelah lahan bebas, pembangunan permanen bisa segera dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang,” tuturnya.
Jurnalis: Syahril Muadz
Editor: Rosyid
