Blora (lingkarjateng.id) – Kabupaten Blora dijadikan sebagai pilot project terhadap penanaman budidaya jagung nasional, sebab mampu memproduksi jagung dalam skala besar. Hal itu terbukti saat panen jagung yang dilakukan TNI, Bulog dan Pemda setempat belum lama ini.
Sebagai tindak lanjut, Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan melakukan kunjunganan kerja ke Perum Perhutani KPH Randublatung dan berkoordinasi terkait potensi lahan untuk pengembangan budidaya tanaman jagung sebagai bahan baku bioetanol.
Rombongan dipimpin Kapten Hotmartua Tarihoran dan diterima langsung oleh Administratur/KKPH Randublatung Herry Merkussiyanto Putro bersama jajaran di ruang kerjanya, Rabu (8/4) kemarin.
Kapten Hotmartua Tarihoran mengatakan bahwa program pengembangan jagung bioetanol tidak hanya berorientasi pada energi, tetapi juga pemberdayaan wilayah dan optimalisasi lahan hutan produksi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Jagung sebagai bahan baku bioetanol memiliki nilai strategis untuk mendukung ketahanan energi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan,” kata dia.
Melalui kolaborasi antara TNI, Perhutani, pemerintah daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan menjadi model pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan
Sementara itu, Administratur/KKPH Randublatung Herry Merkussiyanto Putro menyampaikan dukungan terhadap rencana pengembangan jagung untuk bioetanol, selama tetap memperhatikan aspek legalitas dan kelestarian hutan.
“Perhutani terbuka terhadap inovasi pemanfaatan kawasan hutan yang selaras dengan prinsip pengelolaan hutan lestari,” ujarnya.
Selain itu, Herry juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat yakni melalui skema kemitraan.
Ia berharap program tersebut dapat menggandeng penggarap yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga pelaksanaan di lapangan lebih tertata, minim konflik, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar hutan.
Ia juga mengingatkan, apabila pengembangan dilakukan di wilayah Perhutanan Sosial, perlu koordinasi dengan Cabang Dinas Kehutanan setempat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan program yang melibatkan berbagai skema pengelolaan hutan.***
Jurnalis : Hanafi
Editor : Fian
