SEMARANG, Lingkarjateng.id – Operasional program Koperasi Merah Putih di Kota Semarang hadapi sejumlah tantangan dari permodalan hingga masyarakat yang kurang minat mejadi anggota koperasi.

Dari ratusan puluhan Koperasi Merah Putih di Kota Semarang yang sudah berdiri hingga Maret 2026, 35 di antaranya terkendala dalam tahap pengembangan, khususnya masalah permodalan.

Menurut data yang dihimpun terdapat 177 Koperasi Merah Putih yang telah berdiri di Kota Semarang, 144 di antaranya sudah aktif beroperasi namun 35 sisanya dalam tahap pengembangan.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Margaritha Mita Dewi Sopa, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan koperasi-koperasi tersebut telah membukukan omzet gabungan sebesar Rp869.022.000 hingga akhir Februari 2026.

“Omzet KKMP per Februari 2026 mencapai Rp869.022.000,” ujarnya saat dihubungi pada Minggu, 5 April 2026.

Layanan Koperasi Merah Putih beragam, meliputi penjualan sembako, LPG, BRI Link, Postpay, alat tulis kantor, LakuPandai, pengolahan minyak jelantah bekas, pengolahan sampah, konveksi, SPPG, hingga Samsat Budiman.

Keberagaman layanan ini, menurut Mita, menjadikan Koperasi Merah Putih mampu bersaing dari sisi harga dibandingkan pasar konvensional.

“Koperasi Merah Putih berkontribusi pada ekonomi di masyarakat karena harga dapat bersaing dibanding dengan pasar,” katanya.

Walaupun begitu, ia mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti ketersediaan stok barang yang terbatas.

Selain itu, selisih antara harga beli dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terlalu tipis membuat keuntungan koperasi sangat minim, sementara biaya operasional pengambilan barang justru cukup besar.

“Ketersediaan stok barang terbatas, harga beli dengan harga jual yang harus sesuai HET selisihnya terlalu sedikit sehingga keuntungan terlalu minim karena operasional pengambilan barang terlalu besar,” ungkapnya.

Tantangan lain yang tak kalah serius, mulai dari rendahnya minat masyarakat menjadi anggota, keterbatasan modal, minimnya fasilitas gerai, hingga kompetensi sumber daya manusia pengurus yang masih perlu ditingkatkan.

“Minat masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih masih rendah, ditambah banyak yang tidak punya gerai, SDM pengurus kurang kompeten, dan kurangnya modal,” imbuhnya.

Untuk mendorong sisi keanggotaan, Pemkot Semarang mewajibkan ASN dan pegawai untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing.

“Saat ini pegawai yang bergabung tercatat sebanyak 3.435 atau sekitar 23,86 persen dari target telah resmi menjadi anggota KKMP per 31 Maret 2026,” tuturnya.

Mita menyebut pihaknya tengah fokus mendorong peningkatan jumlah anggota agar permodalan koperasi semakin kuat. Serta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagi pengurus koperasi juga akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Kita sedang fokus ke optimalisasi peningkatan anggota supaya modalnya makin kuat,” katanya.

Broto Suyono selaku Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Dadapsari, menceritakan awal mula dirinya mengembangkan koperasi, dari modal awal hanya Rp540.000 dan sembilan anggota.

Kini, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, koperasi yang di nahkodainya berhasil membukukan omset hingga Rp250 juta lebih pada periode Januari hingga Maret 2026.

Broto menjelaskan untuk bergabung menjadi anggota koperasinya cukup mudah, yakni hanya dengan membayar simpanan pokok Rp50.000 dan iuran wajib Rp10.000 per anggota.

“Kami putuskan segitu karena segitu mampunya masyarakat kami, untuk membayar simpanan pokok kita jyga beri kelonggaran untun mencicil,” ujarnya.

Karena keterbatasan dana awal, Broto mengaku menggunakan uang pribadinya untuk memulai usaha pengadaan sembako.

Hasilnya tidak mengecewakan, pada bulan pertama beroperasi, Juli 2025, koperasi sudah mencatat keuntungan Rp42.000 dari omset sekitar Rp700.000.

Grafik terus menanjak hingga November 2025, saat keuntungan menyentuh kisaran Rp2 juta hingga Rp3 juta dengan omset mendekati Rp90 juta.

Pada Desember 2025, koperasi resmi pindah ke gedung kelurahan setelah mendapat fasilitas dari pemerintah kelurahan, setelah sebelumnya berada dirumahnya.

Di bulan yang sama, omzet menembus Rp125 juta dengan keuntungan sekitar Rp5,1 juta. Pencapaian ini menjadi dasar pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) perdana yang hasilnya diterima baik oleh seluruh anggota.

“Setelah itu, jumlah anggota pun melonjak drastis. Tadinya sembilan orang, hari ini tercatat sekitar 145 anggota yang aktif,” ujarnya.

Saat ditanya perihal opsi untuk mengambil pinjaman di bank, ia bersama seluruh anggota dan pengawas memutuskan, untuk tidak meminjam pada bank konvensional, karena dinilai bertentangan dengan asas gotong-royong yang menjadi fondasi koperasi.

“Dasar pertama itu riba. Yang kedua, tidak sesuai dengan asas pemikiran koperasi. Koperasi itu ekonomi gotong-royong, masa menginduk pada kapitalis,” tegasnya.

Hingga saat ini, seluruh modal operasional koperasi murni bersumber dari simpanan anggota tanpa satu pun dana hibah atau bantuan luar.

Meski pencapaian terbilang gemilang, Broto tidak menutup mata terhadap kendala yang masih membelit, yaitu pasokan komoditas yang terbatas.

Pasalnya, komoditas yang didapatkan dari badan usaha milik negara seperti Pertamina, Bulog, dan PPI dinilai belum berjalan maksimal.

“Seperti minyak itu pasti selalu kurang malah pernah kosong selama sebulan, begitu juga beras dan gas LPG,” katanya.

Sesekali ia pernah membeli pasokan dari tengkulak, namun hasilnya jatuh pada kerugian, lantaran koperasi harus menjual sesuai dengan HET.

Terlepas dari berbagai kendala, Broto menyatakan kesiapan koperasinya untuk mengambil peran lebih besar sebagai pengendali harga pasar dan instrumen pengendalian inflasi di tingkat kelurahan.

“Dadapsari siap menjalankan amanah itu secara konsisten dan sanggup. Sudah terbukti sampai sekarang,” tandasnya.