GROBOGAN, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan mengajukan lebih dari 400 usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Usulan tersebut disampaikan Ketua DPRD Grobogan, Lusia Indah Artani, dalam forum Musrenbangkab yang digelar di Pendopo Kabupaten Grobogan, Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Musrenbangkab memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah berbasis kebutuhan masyarakat.
“Musrenbangkab ini ruang berunding untuk Grobogan maju dan sejahtera. Aspirasi masyarakat yang kami bawa hari ini adalah kebutuhan riil yang kami serap dari seluruh daerah pemilihan,” ujar Lusia.
Dari ratusan usulan yang diajukan, sektor infrastruktur dan sarana wilayah menjadi yang paling dominan dengan porsi mencapai 38 persen. Program yang diusulkan meliputi perbaikan jalan desa, peningkatan kualitas jalan lingkungan, pembangunan talud penahan, hingga normalisasi saluran air.
Menurut Lusia, masyarakat kini tidak hanya menuntut pembangunan fisik, tetapi juga kualitas dan ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang.
Sementara itu, sektor pendidikan, sosial, dan keagamaan menempati posisi kedua dengan porsi 34 persen. Usulan yang masuk antara lain rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar, penyediaan sarana pendidikan, serta peningkatan fasilitas ibadah.
“Harapan masyarakat jelas: pendidikan yang layak dan lingkungan sosial-keagamaan yang mendukung pembentukan karakter generasi muda,” tegasnya.
Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Tengah, sektor pertanian juga menjadi perhatian penting. Usulan mencakup pembangunan jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta dukungan sarana produksi. Selain itu, bantuan bibit ternak turut diusulkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Adapun sektor lain seperti lingkungan hidup, pengelolaan sampah, sanitasi permukiman, kegiatan olahraga, hingga pengembangan pariwisata menyumbang sekitar 10 persen dari total usulan.
Lusia menjelaskan, usulan Pokir tersebut berasal dari seluruh daerah pemilihan dengan distribusi yang relatif merata, yakni Dapil I sebesar 19,2 persen, Dapil II 19,5 persen, Dapil III 23 persen, Dapil IV 16,9 persen, dan Dapil V 21,4 persen.
Ia menegaskan, seluruh usulan telah diselaraskan dengan tema pembangunan tahun 2027 yang berfokus pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta modernisasi pelayanan publik.
“Yang kita bangun bukan hanya program, tetapi kepercayaan masyarakat. DPRD akan mengawal Pokir ini dari perencanaan hingga pelaksanaan,” tuturnya.
Jurnalis: Ahmad Abror
Editor: Rosyid
