SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada 2026.
SOTK baru ini guna mendukung percepatan pembangunan daerah, yang meliputi penggabungan sejumlah urusan strategis, pembentukan dinas baru, serta penguatan fungsi perangkat daerah.
Salah satu perubahan utama adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang mengintegrasikan tiga urusan dalam satu perangkat daerah. Dinas tersebut dipimpin Hanung Triyono.
Pemprov Jateng juga menggabungkan urusan pertanian dan peternakan dalam Dinas Pertanian, Peternakan, dan perkebunan. Dinas ini dipimpin oleh Defransisco Dasilva Tavares.
Sementara itu, penguatan sektor infrastruktur dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin Henggar Budi Anggoro.
Penataan organisasi juga berdampak pada sejumlah dinas strategis lainnya, seperti Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan penataan organisasi bertujuan mendukung akselerasi program prioritas daerah agar sejalan dengan visi dan misi nasional.
“Ini untuk akselerasi dan menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat. Contohnya, urusan pertanian digabung dengan peternakan. Jadi kita sesuaikan dengan visi misi pusat,” kata Gubernur Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 15 Januari 2026.
Gubernur Jateng hari ini juga melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng,
Pelantikan tersebut terdiri dari 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas. Dalam pengisian jabatan tersebut, pemerintah provinsi Jawa Tengah konsisten menerapkan sistem merit.
Luthfi menegaskan bahwa penyesuaian struktur organisasi turut diikuti dengan pengaturan kebutuhan kantor dinas.
Ia berharap, seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan struktur baru, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjunjung integritas dan profesionalisme, terutama dalam melayani masyarakat, baik secara administratif maupun operasional,” ujarnya.
Selain itu, Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku jabatan guna menciptakan birokrasi yang solid dan efektif.
“Siapapun pejabat baru harus bisa berkolaborasi dengan pejabat lainnya, sehingga tercipta birokrasi yang berbasis kerja tim,” katanya.
