SEMARANG, Lingkarjateng.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Menurutnya, keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemprov Jateng tidak boleh mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan, terutama terkait kesejahteraan dan kepastian status tenaga pendidik.

“Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis. Meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah,” katanya, Rabu, 17 Juni 2026.

Menurutnya, banyak dari para guru honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun dan memiliki kontribusi besar dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemprov Jateng untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari skema penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah. (Adv)