BLORA, Lingkarjateng.id – Kapolsek Banjarejo, AKP Gembong melakukan pengecekkan tanah ambrol di Dukuh Sambiroto, Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, Jumat sore, 26 Desember 2025.
Hasil dari pengecekan itu, pihaknya menilai 3 rumah yang terdampak ambrolnya tanah itu sangat berbahaya bila terjadi hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang lama.
“Ini kita data rumah yang terdampak. Setelahnya nanti kita laporkan hasilnya ke pimpinan untuk tindak lanjut penanganan. Nanti kita kordinasi ke BPBD lalu juga, lalu untuk sungai juga menjadi kewenangan BBWS Pamali Juana,” terangnya.
Diungkapkan hasil penelusuran mengatakan, retakan atau ambles itu memiliki panjang sekitar 200 meter, dengan kedalaman variatif sekitar 70 centimeter hingga 30 centimeter. Sementara jarak sungai ke lokasi insiden sekitar 100 meter.
“Yang terdampak itu 3 keluarga. Untuk Kerugian material sekitar 10 juta. Kita tadi lihat beberapa tembok retak dan ambrol,” katanya.
Pihaknya juga menerima informasi dari warga setempat, bahwa insiden tanah ambrol tersebut pernah terjadi sekitar tahun 2001 silam, dan menghilangkan satu mushola.
“Ini kedua kalinya, sebelumnya terjadi sekitar 2001,” ujarnya.
Pihaknya berharap adanya relokasi rumah korban, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Mengingat saat ini, intensitas hujan masih tinggi.
“Harapan saya korban pertama di relokasi, menghindari korban jiwa. Kita melihat curah hujan saat ini masih tinggi,” tambah AKP Gembong.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blora menyatakan telah menerima informasi awal terkait pergerakan tanah yang berdampak pada rumah warga di Dukuh Sambiroto, Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Blora, Surat, mengatakan laporan tersebut telah diterima dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora.
Informasi awal tersebut juga telah disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan koordinasi lanjutan.
“Setelah menerima informasi, kami langsung berkoordinasi dan menyampaikan ke BPBD dan BBWS Pemali Juana. Harapannya, ke depan lokasi tersebut bisa masuk dalam penanganan prioritas, kemungkinan pada tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.
Namun demikian, hingga saat ini Dinas PUPR Blora mengaku belum menerima laporan resmi secara tertulis dari pemerintah desa setempat.
Pihaknya mendorong agar pemerintah desa segera menyusun laporan resmi dan menyampaikannya kepada BPBD, dengan tembusan ke Dinas PUPR.
“Laporan resmi dari pemerintah desa memang belum masuk. Kami harapkan nanti dibuatkan laporan resmi saja ke BPBD dan ditembuskan ke kami, agar bisa kami kompilasi dan koordinasikan dengan instansi terkait,” katanya.
Ia menambahkan, jika laporan resmi telah diterima, kemungkinan akan dilakukan pengecekan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Ke depan, penanganan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.
“Penanganan tentu membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit, sehingga pelaksanaannya harus bertahap. Kami mohon masyarakat bersabar,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyebutkan bahwa pada tahun sebelumnya pihaknya bersama BPBD telah melakukan sejumlah langkah mitigasi awal dan penanganan sementara di wilayah tersebut sebagai upaya mengurangi risiko dampak yang lebih besar.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Sekar S
