PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, Sukirman, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 25 September 2025. Rapat ini dipimpin langsung Gubernur Jawa Tengah dengan fokus pada percepatan realisasi rumah bersubsidi.
Sukirman menjelaskan, arahan gubernur menekankan agar program FLPP dipermudah dari berbagai sisi, mulai fasilitasi pembiayaan, penyederhanaan perizinan, percepatan penerbitan sertifikat, hingga penyediaan sarana dasar seperti air bersih dan listrik.
“Pak Gubernur mengarahkan agar program ini dipercepat, tidak hanya soal pembiayaan, tapi juga izin, sertifikat, dan fasilitas pendukung,” ujarnya.
Program rumah bersubsidi tersebut diprioritaskan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai arahan Presiden, namun tetap terbuka bagi masyarakat umum.
“Prioritas memang ASN, tetapi masyarakat juga kita buka seluas-luasnya,” tegasnya.
Di Kabupaten Pekalongan, realisasi FLPP terus berjalan. Tercatat pada 2023 sebanyak 215 unit rumah bersubsidi sudah tersalurkan, 114 unit pada 2024, dan hingga September 2025 sudah ada 73 pengajuan. Lahan yang digunakan merupakan tawaran pengembang di berbagai kecamatan, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Wabup juga menegaskan bahwa perizinan di Kabupaten Pekalongan relatif cepat dibanding daerah lain.
“Kalau di tempat lain izin PBG bisa berbulan-bulan bahkan setahun, di Pekalongan rata-rata hanya satu bulan sudah selesai,” ungkapnya.
Terkait pengawasan, Pemkab Pekalongan berkomitmen tidak memberi toleransi kepada pengembang nakal.
“Kalau ada developer yang melanggar, otomatis akan diaudit dan bisa saja kita blacklist, termasuk tidak mendapatkan fasilitasi dari perbankan,” tegas Sukirman.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Sekar S
