Pekalongan (lingkarjateng.id) – Warga dari tiga desa sekitar kawasan industri sepatu PT Hardases Abadi Indonesia (HAI), yakni Desa Sampih, Wangandowo, dan Sokosari, mendatangi perusahaan mendesak transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja, Jumat (24/4/2026).
Desakan ini mencuat di tengah beredarnya isu dugaan pungutan dalam perekrutan serta belum meratanya penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya bagi pelamar laki-laki.
Direktur BUMDes Wangandowo, Zulfikar Tagayo, mengatakan bahwa hingga kini masih banyak pelamar laki-laki dari tiga desa tersebut yang belum mendapatkan kesempatan bekerja, meskipun perusahaan kerap membuka lowongan untuk tenaga kerja laki-laki.
“Dari tiga desa ini, masih banyak pelamar laki-laki yang belum direkrut. Padahal hampir setiap rekrutmen itu ada kebutuhan tenaga laki-laki,” ujarnya kepada wartawan usai audiensi.
Selain itu, isu pungutan dalam proses rekrutmen turut menjadi perhatian warga. Berdasarkan informasi yang beredar, pelamar disebut harus membayar antara Rp5 juta hingga Rp7 juta agar dapat segera diterima bekerja. Namun, Zulfikar menegaskan bahwa informasi tersebut masih belum terverifikasi.
“Ini masih sebatas pembicaraan di masyarakat. Namun, informasinya sudah ada oknum yang dilaporkan ke Polres Pekalongan terkait dugaan tersebut,” jelasnya.
Warga juga menyoroti belum terealisasinya janji perusahaan terkait peluang kerja bagi lulusan SMP dari desa sekitar. Hingga kini, perusahaan dinilai masih memprioritaskan lulusan SMA.
“Dulu sempat dijanjikan ada kesempatan bagi lulusan SMP dari tiga desa, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak sepakat untuk memprioritaskan tenaga kerja, khususnya laki-laki, dari tiga desa sekitar. Kesepakatan itu bahkan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai.
Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal implementasi komitmen tersebut. Jika tidak terealisasi, mereka membuka kemungkinan mengambil langkah lanjutan.
“Kami masih mengedepankan komunikasi dan iktikad baik. Tapi kalau nanti tidak ada realisasi, tentu akan ada langkah lanjutan,” tegas Zulfikar.
Selain rekrutmen, warga juga menyoroti minimnya transparansi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut warga, sebagian besar masyarakat belum memahami program tersebut maupun cara mengaksesnya.
Terpisah, Humas PT HAI menanggapi hal itu menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan dialog terbuka dengan perwakilan warga untuk menjelaskan mekanisme rekrutmen karyawan.
“Pada prinsipnya, kami hanya berdiskusi dan menjelaskan proses rekrutmen dari awal hingga diterima. Semua yang dipanggil berdasarkan kebutuhan perusahaan,” kata Herlina.
Herlina menegaskan, perusahaan tetap memberikan prioritas bagi warga tiga desa sekitar, meski harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan.
“Untuk tiga desa tersebut memang menjadi prioritas, namun tetap mengikuti kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan perusahaan,” imbuhnya.
Terkait peluang kerja bagi lulusan SMP, pihaknya mengaku telah membuka akses melalui vendor tenaga kerja, khususnya untuk bidang pertamanan dan proyek konstruksi.
“Tenaga kerja lulusan SMP sudah kami fasilitasi, terutama melalui vendor dan juga pekerjaan konstruksi. Kami juga menekankan kepada kontraktor agar memprioritaskan tenaga kerja dari tiga desa tersebut,” jelasnya.
Pihaknya juga menampik adanya praktik rekrutmen berbayar di internal perusahaan. Herlina menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilakukan secara gratis dan dugaan pungutan dilakukan oleh oknum.
“Dari perusahaan tidak ada biaya apapun. Semua gratis, sudah kami sampaikan juga melalui spanduk dan koordinasi dengan Disnaker. Kalau ada oknum, itu sudah kami proses dan laporkan ke pihak berwajib,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, saat ini perusahaan baru menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja. Jumlah tersebut diperkirakan, akan terus bertambah seiring peningkatan produksi dan permintaan pasar.
“Ke depan, jika produksi dan order terus meningkat, jumlah karyawan bisa mencapai 20.000 hingga 25.000 orang,” pungkasnya. ***
Jurnalis : Fahri Akbar
Editor : Fian
