PATI, Lingkarjateng.id – Jalan Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati yang rusak parah rencananya akan diperbaiki tahun ini. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati (DPUTR Pati) akan menganggarkan Rp 200 juta.
Selain jalan Desa Wegil-Sukolilo, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pati juga akan diperbaiki. Tahun ini, Pemkab Pati menganggarkan Rp 50 miliar untuk perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pati.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Jalan (DPUTR Pati) Hasto Utomo saat dikonfirmasi oleh Lingkarjateng.id pada Senin (17/1).
Viral Video Jalan Rusak di Desa Wegil-Sukolilo, Sentil Bupati Pati dan Gubernur Jateng
“Tahun 2022 ini kami dianggarkan kurang lebih Rp 50 miliar untuk menangani jalan yang tersebar di banyak titik ruas jalan. Kemarin Bupati Pati meminta DPU untuk mendapatkan bantuan anggaran dari pusat agar bisa masuk di perubahan anggaran 2022 atau murni 2023 sebesar Rp 7 miliar,” jelasnya.
Untuk jalan Desa Wegil yang dikeluhkan rusak hingga viral di media sosial, pihaknya mengaku belum bisa melakukan perbaikan karena masih menunggu proses lelang.
Untuk paket pengerjaan yang anggarannya cukup besar yaitu ruas jalan Pati-Gabus sebesar Rp 5,5 miliar, Sukopuluhan Winong Rp 7,5 miliar, Karangrejo-Kuniran, Tayu-Dukuhseti, Kantor Pos Kota Kayen, Bulumanis-Ngemplak Kidul, Tlogowungu-Lahar, Lahar-Pasucen, Jaken-Jakenan, Porang Paring-Kuwawor dengan anggaran masing-masing Rp 1-1,5 miliar.
Perbaikan Jalan Rusak Banjarsari-Gabus Dianggar Rp 5,5 Miliar Tahun Ini
Selain itu, DPUTR Pati juga sudah mengusulkan bantuan provinsi untuk jalan Hangtuah Juwana dan Tambakromo yang berbatasan dengan Grobogan.
Pengajuan bantuan sudah dilakukan akhir tahun 2021. Sementara untuk bantuan provinsi Jalan Hangtuah akan dibeton dengan anggaran Rp 9 miliar.
“Kalau jalan Tambakromo yang berbatasan Grobogan alokasi jalan aspal dengan anggaran Rp 5 miliar. Hal itu sudah ada persetujuan dari provinsi dan akan kami tindaklanjuti,” tuturnya.
Saat ini, pihaknya juga tengah menyiapkan rencana kegiatan operasional (RKO). “Jika tidak ada refocussing, dipastikan bantuan anggaran dari provinsi bisa turun. Sementara untuk bantuan dari pusat masih menunggu jawaban,” pungkasnya. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
