SEMARANG, Lingkarjateng.id – Praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta aktivitas pertambangan ilegal masih marak di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu satu bulan, Polda Jateng mengungkap 59 perkara dengan 79 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp 50,07 miliar.
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyampaikan pengungkapan kasus tersebut dalam konferensi pers tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat, 13 November 2026.
Pengungkapan selama periode 14 Oktober-13 November 2026 itu mencakup puluhan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Polisi menyita 67 kendaraan roda empat dan roda enam, 10 alat berat, 63.219 liter BBM jenis solar dan pertalite, serta 1.163 tabung LPG berbagai ukuran.
Untuk kasus penyalahgunaan BBM subsidi, polisi menemukan sejumlah modus, mulai dari pembelian berulang di SPBU, modifikasi tangki kendaraan, penggunaan QR code atau nomor polisi berbeda, hingga penimbunan dan penjualan kembali BBM subsidi.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogyanya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Kapolda.
Sementara itu, penyalahgunaan LPG subsidi terungkap dalam enam perkara dengan 10 tersangka. Modusnya, memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, dan 50 kilogram untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Adapun kasus pertambangan ilegal mencakup tujuh perkara dengan delapan tersangka. Polisi menyita 14 dump truck dan 10 alat berat. Aktivitas tersebut ditemukan di Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.
Para tersangka diduga menambang tanah urug, pasir, batu, dan andesit tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang sah atau tetap beroperasi setelah izin produksi berakhir. Material hasil tambang kemudian diangkut menggunakan dump truck untuk diperjualbelikan.
Atas kasus pertambangan ilegal, tersangka dijerat Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 100 miliar. Sementara penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp 60 miliar.
Jurnalis: Lingkar Network/Rizky Syahrul
Editor: Sekar
