PATI, Lingkarjateng.id – Anggaran belanja pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pada 2026 mencapai Rp1,346 triliun dan menjadi pos terbesar dalam APBD. Nilai tersebut bahkan melampaui anggaran belanja barang dan jasa yang menjadi komponen utama pembiayaan pembangunan yang dialokasikan sebesar Rp642,81 miliar.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total belanja daerah Kabupaten Pati tahun 2026 mencapai Rp2,867 triliun. Hingga 25 Juni 2026, realisasi belanja daerah telah mencapai Rp1,031 triliun.
Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai menyerap porsi terbesar dengan alokasi Rp1,346 triliun atau sekitar 47 persen dari total belanja daerah. Sampai 25 Juni 2026, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp656,87 miliar.
Sementara itu, anggaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan hanya sebesar Rp642,81 miliar dengan realisasi Rp171,95 miliar.
Adapun belanja modal dialokasikan Rp266,76 miliar dan baru terealisasi Rp9,51 miliar, sedangkan belanja lainnya mencapai Rp611,63 miliar dengan realisasi Rp192,76 miliar.
Menanggapi besarnya anggaran belanja pegawai, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan komposisi belanja pegawai daerahnya masih mendapatkan kelonggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, belanja pegawai di Kabupaten Pati sebesar 34 persen dari total belanja daerah, bukan 47 persen.
”Belanja pegawai masih diberikan kelonggaran oleh pemerintah. Kita 34 persen. Kita pelajari lagi,” kata Chandra.
Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), belanja pegawai pemerintah daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2027.
Chandra optimis Pemkab Pati dapat memenuhi ketentuan tersebut pada tahun depan. Menurutnya, komposisi belanja pegawai akan menyesuaikan apabila terjadi perubahan besaran dana transfer dari pemerintah pusat.
”Sebenarnya kalau transfer daerah ini turun, kita 30 persen, bukan 34 persen,” ujarnya.
Pada sisi pendapatan, APBD Kabupaten Pati tahun 2026 memproyeksikan pendapatan sebesar Rp2,719 triliun. Hingga 25 Juni 2026, realisasinya mencapai Rp855,98 miliar.
Sumber pendapatan terbesar masih berasal dari transfer pemerintah pusat yang dianggarkan Rp1,975 triliun dengan realisasi Rp597,95 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp612,27 miliar dan telah terealisasi Rp217,45 miliar.
Adapun pendapatan lain yang bersumber dari transfer antardaerah diproyeksikan Rp132,22 miliar dengan realisasi Rp40,57 miliar hingga akhir Juni.
