KARANGANYAR, Lingkarjateng.id – Subsidi pupuk oleh pemerintah dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan pupuk yang dihadapi petani.
Sumanto selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah emngatakan, Solusi dalam permasalahan ini adalah anggaran subsidi pupuk tersebut bisa dialihkan untuk mengakomodasi kenaikan harga gabah ataupun beras.
“Sudah kami sampaikan ke DPR RI dan forum di Jawa Tengah. Persoalan pupuk tidak akan selesai-selesai. Cabut saja subsidinya. Anggaran untuk subsidi pupuk Rp 33 triliun bisa dialihkan ke kenaikan HPP beras dan gabah. Ini lebih solutif,” ujar Sumanto, Selasa (19/10/21).
Menurut Sumanto, dengan hasil panen yang memadai maka petani cukup mampu membeli pupuk dengan harga pasaran, serta tidak ada kelangkaan pasokan.
Saat ini, HPP gabah kering panen sebesar Rp 4.200 per kilogram. Sementara realitas harga di lapangan jauh di bawah itu. Pada saat musim panen, jatuh ke level Rp 3.200-Rp 3.600 per kilogram.
“Apabila dirata-rata pendapatan petani per bulan tak sampai Rp 400 ribu. Standar upah layak saja sudah Rp 2 juta per bulan. Tapi pendapatan petani malah nggak sampai segitu,” kata Sumarno.
Minta Kenaikan Harga Sebesar Rp 5.500
Mantan Ketua DPRD Karanganyar tersebut mengusulkan kenaikan HPP gabah kering panen sebesar Rp 5.500 per kilogram.
“Dengan HPP Rp 5.500 per kilogram, pendapatan petani bisa lebih baik. Di kisaran Rp1,5 juta perbulan. Marginnya bisa dipakai membeli pupuk,” kata politisi PDIP tersebut.
Pemerintah juga harus hadir untuk membeli panennya agar memutus rantai ketergantungan petani ke spekulan atau tengkulak.
Sumarno memberikan data, jumlah petani Jawa Tengah sekitar 2,9 juta orang. Sementara kepemilikan lahan petani di Jateng rata-rata 0,65 hektare.
Setengahnya merupakan petani gurem (1.317.118 orang) dengan rata-rata kepemilikan 0,15 Ha (1.500 meter persegi).
Produktivitas 1 hektar sawah menghasilkan 6 ton gabah. Belum lagi masih dikurangi penyusutan dan gagal panen sebesar 18 persen. (Lingkar News Network|Koran Lingkar Jateng)
