Blora (lingkarjateng.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Setidaknya tiga kepala daerah terjaring dalam kegiatan tersebut.
Anggota Kondisi B, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdullah Aminudin, berharap kegiatan yang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK tidak mempengaruhi sektor investasi di Jawa Tengah.
“Mudah-mudahan tidak berimbas ke sektor investasi daerah. tidak menggangu investasi di daerah yang sedang terdampak,” ujar Aminuddin, saat ditemui setelah diskusi bertajuk Membangun Komunikasi dan Kolaborasi Menuju Kemandirian Media, di Blora, Sabtu (14/03/2026).
Ia menyebutkan, kasus yang menjerat kepala daerah di Kabupaten Pati, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Cilacap menjadi keprihatinan bersama. Namun demikian, ia menegaskan roda pemerintahan harus tetap berjalan sesuai sistem yang telah diatur dalam regulasi.
Menurut Aminudin, pemerintahan merupakan sebuah sistem yang tetap berjalan meskipun pimpinan daerah menghadapi persoalan hukum.
Dalam aturan yang berlaku, ketika kepala daerah berhalangan atau tersangkut kasus hukum, maka wakil kepala daerah akan didefinitifkan untuk menggantikan posisi tersebut.
“Pemerintahan ini kan sebuah sistem. Ketika ada top leader yang bermasalah, regulasi sudah mengatur bahwa wakil bupati langsung didefinitifkan menjadi bupati sehingga program pemerintah tetap berjalan dan tidak sampai terganggu,” ujarnya.
Ia menilai proses pergantian kepemimpinan di sejumlah daerah tersebut berjalan cukup lancar sehingga pelayanan publik tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami melihat pergantian ini berjalan smooth. Harapannya tentu tidak mengganggu proses investasi di daerah yang sedang terdampak,” katanya.
Aminudin juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Tengah yang segera turun ke daerah untuk melakukan koordinasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Ia menegaskan seluruh penyelenggara pemerintahan pada dasarnya telah memahami batasan serta aturan dalam menjalankan tugasnya.
“Yang paling penting dijaga adalah konsistensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Regulasi harus dikawal dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan,” tandasnya.***
Jurnalis : Eko Wicaksono
Editor : Fian
