BANDUNG BARAT, Lingkarjateng.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta pemerintah daerah (pemda) mengusut alih fungsi lahan yang diduga menjadi salah satu pemicu longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
“Saya titip wakil gubernur dan bupati terkait alih fungsi lahan mohon segera ditindak,” ujar Gibran saat meninjau lokasi bencana, Minggu, 25 Januari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran memberikan arahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh unsur terkait agar terjun langsung ke lapangan dan melakukan pendampingan secara intensif kepada warga terdampak bencana.
“Saya mohon maaf, tim sudah terjun ke lapangan. Kita doakan tim yang di lapangan dapat bekerja dengan baik,” katanya kepada warga.
Gibran menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti ketersediaan pangan, air bersih, serta layanan kesehatan. Ia juga meminta langkah-langkah antisipatif dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari.
Terkait rencana relokasi, Gibran meminta agar proses sosialisasi kepada warga dilakukan dengan baik. Ia menekankan lokasi hunian sementara tidak terlalu jauh dari tempat tinggal semula maupun sumber mata pencaharian warga.
“Untuk lansia dan ibu menyusui agar diberikan atensi khusus, yang sakit juga harus diperhatikan, dan bantuan dipastikan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor penyebab longsor di Desa Pasirlangu. Menurutnya, kondisi lingkungan di sekitar lokasi sudah menunjukkan perubahan fungsi yang signifikan.
“Sudah bisa dilihat sekeliling ini kebun. Kebunnya pakai plastik, tanamnya pakai plastik, dan di atasnya kebunnya sudah naik ke puncak. Kita sudah bisa melihat faktornya apa,” kata Dedi.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana merelokasi seluruh hunian di kawasan terdampak. Area tersebut selanjutnya akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai kawasan hutan untuk meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
“Warga di sekitar ini segera direlokasi dan ini dihutankan karena potensi terjadi lagi sangat tinggi dan di sekitar sini sudah mencemaskan kalau menurut saya,” katanya.
Berdasarkan data sementara, jumlah pengungsi di Kantor Desa Pasirlangu hingga Minggu, 25 Januari 2026, pukul 14.00 WIB tercatat sebanyak 232 jiwa. Rinciannya, 141 jiwa mengungsi di gedung olahraga desa dan delapan jiwa di aula desa.
Pemerintah daerah menyiapkan tiga skema penanganan bagi para pengungsi, yakni pembangunan hunian sementara (huntara), penempatan di rumah kerabat dengan dukungan Dana Tunggu Hunian (DTH), serta opsi relokasi permanen ke lokasi yang dinilai lebih aman.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid
