KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugraha-Nur Arifah, berkomitmen menyejahterakan semua sektor yang ada di kabupaten setempat.
Kali ini, Ngesti Nugraha berkesempatan menjabarkan visi-misinya di sektor pendidikan di hadapan ratusan guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Swasta (FKGS) Taman Kanak-Kanak (TK) Kabupaten Semarang.
“Bicara soal pendidikan, khususnya di PAUD dan TK, yang menjadi pondasi pendidikan sekaligus pembentukan karakter anak-anak untuk bersaing di dunia global, maka saya dan Ibu Nur Arifah berkomitmen akan meningkatkan kesejahteraan para pendidik secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” katanya di Kecamatan Tuntang pada Minggu, 13 Oktober 2024.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Semarang telah memiliki program pemberian insentif yang diterima para pendidik di kabupaten setempat.
“Dari dulu insentif ini diberikan Rp 200 ribu per bulan, lalu naik jadi Rp 400 ribu, dan sekarang sudah Rp 700 ribu. Lalu, kita juga akan melengkapi sarana dan prasarana penunjang pendidikan, alat permainan anak-anak, hingga gedung atau tempatnya agar representatif dan nyaman,” ujarnya.
Pada hari yang sama, Ngesti Nugraha juga menyempatkan hadir di tengah-tengah kegiatan pertemuan rutin Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) Ranting Ambarawa. Di pertemuan tersebut, Ngesti Nugraha mendapat curhatan soal besarnya biaya pengurusan sertifikat tanah di notaris yang mencapai Rp 15 juta.
Menanggapi hal itu, Ngesti mengatakan bahwa Pemkab Semarang bersama Kantor Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedang melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
“Sepanjang persyaratannya sudah lengkap dan tanah tersebut tidak dalam sengketa, proses pengurusan melalui program PTSL ini akan semakin cepat dan tidak akan memberatkan purnawirawan,” ungkap Ngesti.
Ngesti menyampaikan, pada tahun 2024 program PTSL di Kabupaten Semarang mencapai 26 ribu sertifikat, salah satunya adalah lahan pertanian di sekitar Danau Rawa Pening. Menurutnya, 85 persen lahan pertanian di wilayah tersebut sudah bersertifikat.
“Caranya juga mudah, cukup mengusulkan kepada Pemkab Semarang melalui masing- masing pemerintah desa atau kelurahan. Menurut saya, solusinya harus melalui program PTSL ini,” imbuh Ngesti.
Selain itu, para purnawirawan juga menyampaikan soal Sekretariat PP Polri Ranting Ambarawa yang dinilai sudah terlalu sempit bagi kegiatan anggota.
“Insyaallah di tahun 2025 nanti akan diwujudkan kantor polisi di wilayah Klepu, Kecamatan Pringapus. Demikian pula yang sudah disetujui Pak Kapolres, nanti juga akan dibangun kantor Polsek baru di wilayah Kecamatan Suruh dan Kecamatan Bancak,” tandasnya. (Lingkar Network | Hesty Imaniar – Lingkarjateng.id)
