DEMAK, Lingkarjateng.id – DPRD Demak menggelar rapat paripurna ke 13 masa sidang II Tahun 2022 pada Senin (06/06). Rapat tersebut merupakan acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.
Terdapat 7 fraksi yang hadir dalam rapat paripurna yang masing-masing berkesempatan menyampaikan pandangan umumnya, di antaranya fraksi PDIP, PKB, Golkar, PPP, Nasdem, Amanat Demokrasi, dan Gerindra.
Ketujuh fraksi tersebut mengapresiasi kinerja Bupati terkait Kabupaten Demak yang telah menjadi Kota Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Isa Ansori, salah satu perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan apresiasi atas capaian WTP.
Ketua DPRD Demak Minta Pelaksana Proyek Tol Benahi Saluran Air
“Kami ucapkan selamat dan mengapresiasi Ibu Bupati atas pencapaian Kota Demak berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucapnya.
Sementara itu, dari fraksi PDIP, Busro menyampaikan pandangannya terkait besarnya jumlah APBD yang dikeluarkan.
“Kami menanyakan terkait besarnya anggaran yang dikeluarkan dan meminta kejelasan tentang ke mana aliran dana APBD sebanyak itu,” kata Busro.
Selain itu, ia juga menyinggung terkait keluhan para petani yang mengeluhkan subsidi. Ia mengatakan bahwa, masih perlu adanya kesesuaian pemerintah dengan kelompok pertanian agar masyarakat tak terkesan kesulitan.
“Masih banyak keluhan dari petani tentang subsidi, jadi pemerintah masih perlu adanya kesesuaian dengan kelompok pertanian, sehingga jangan membuat masyarakat terkesan kesulitan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa, pemerintah hendaknya berjuang demi rakyat karena pemerintah adalah penyambung lidah rakyat.
“Saya mengutip kata Bung Karno: aku ini bukan apa-apa tanpa rakyat. Aku besar dan berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tammalia Amini – Koran Lingkar)