Demo Mahasiswa, Wujud Ketidakpuasan Rakyat pada Pemerintah

Demo Mahasiswa, Wujud Ketidakpuasan Rakyat pada Pemerintah

SERAP ASPIRASI: Para pimpinan DPRD Pati menemui mahasiswa yang menggelar aksi protes di depan Gedung DPRD Pati, tempo lalu. (Arif Febriyanto/Lingkarjateng.id)

PATI, Lingkarjateng.id – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu lalu, menandai ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat. Aksi unjuk rasa ini juga terjadi di Kabupaten Pati, tepatnya di depan Gedung DPRD Pati, pada Senin (11/4) lalu.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Pati, Sukarno, lahirnya berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang tidak berpihak kepada rakyat adalah pemicu ketidakpuasan masyarakat yang disuarakan melalui aksi demonstrasi.

Sukarno menambahkan, adanya isu Presiden Jokowi tiga periode, kenaikan harga minyak goreng, kenaikan BBM jenis pertalite, serta kenaikan PPN 11 persen secara beruntun merupakan penyebab utama aksi demonstrasi oleh mahasiswa di berbagai kota.

DPRD Pati Sukarno: Pengeroyokan Ade Armando Cederai Demo Mahasiswa

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. Di antaranya adalah menolak presiden tiga periode, kenaikan pajak, kelangkaan minyak goreng, kenaikan BBM, serta sejumlah bahan pokok lainnya. Kondisi inilah yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan,” ujarnya saat dihubungi lewat pesan singkat kepada Lingkarjateng.id.

Kebijakan yang tidak memihak golongan menengah ke bawah ini berimbas terhadap ketidakpuasan rakyat terhadap penguasa. Sukarno menambahkan, hal itu memicu kegaduhan di masyarakat yang berupa aksi demo.

DPRD Pati Janji akan Bawa Aspirasi Mahasiswa ke Pemerintah Pusat

“Kondisi yang ada di masyarakat saat ini dapat menyebabkan kegaduhan (demo mahasiswa). Langkanya minyak goreng jikalau ada harganya pun mahal, ataupun antrean panjang pertalite adalah sebabnya,” tambah dia.

Politisi dari Fraksi Golkar ini pun meminta pemerintah untuk mengimbangi kebijakan yang sudah dibuat dengan ketersediaan minyak goreng dan juga stok pertalite di lapangan.

“Pemerintah harus mengantisipasi akan hal ini, seperti pertamina yang harus mengawasi perpindahan pengguna pertamax ke pertalite. Jangan sampai abai pada keluhan masyarakat karena bisa berujung protes berupa aksi demo,” pesannya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)