JEPARA, Lingkarjateng.id – Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif meminta pemerintah mengevaluasi program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, ia mendapat informasi bahwa terdapat penurunan jumlah penerimaan murid di beberapa Madrasah Aliyah di Kabupaten Jepara.
“Saya banyak menerima informasi terdapat penurunan penerimaan murid di Madrasah Aliyah. Ini saya tidak tahu ada fenomena apa. Ini harus ada evaluasi, tapi di sisi lain di tingkat SMA, SMK meningkat, kalau SMP masih statis. Ini saya baru perabaan saja secara global, data pastinya nanti bisa dicek lagi,” kata Gus Haiz sapaan akrab Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif saat ditemui di Jepara, pada Senin, 24 Juli 2023.
Gus Haiz juga meminta kepada sekolah-sekolah negeri untuk benar-benar obyektif dalam masa PPDB.
“Jangan ada yang memanipulasi data, apalagi sampai mengubah domisili demi mendapatkan hak zonasi. Hal itu saya kira tidak pas. Semua harus pure (asli), agar anak-anak yang berhak mendapatkan tempat pendidikan tidak diambil haknya,” tegas Gus Haiz.
Tak lupa, Gus Haiz berpesan kepada para wali murid dan peserta didik untuk tidak perlu pusing jika tidak diterima di sekolah favorit atau yang diinginkannya.
“Lembaga pendidikan di Kabupaten Jepara itu sangat banyak sekali. Angka partisipasi kasar di tingkat Kabupaten Jepara ini sangat tinggi. Bapak ibu bisa memilih sekolah sesuai dengan minat dan bakat anak, karena saya kira sekolah-sekolah di Jepara sudah baik. Apalagi yang ada pesantrennya juga banyak. Ketika tidak diterima di sekolah favorit bukan berarti pupus harapan cita-cita dari anak-anak bapak ibu semua,” tutur Gus Haiz.
Ia pun memberi contoh dari perjalanan pendidikannya, bahwa sejak kecil bersekolah di swasta. Akan tetapi, saat ini bisa menduduki kursi Ketua DPRD Jepara.
“Jadi semua itu tidak jaminan. Semua tergantung pada kesungguhan dan juga doa bapak ibu semua,” imbuhnya.
Sementara terkait sistem zonasi, Gus Haiz menyatakan bahwa sistem zonasi saat ini masih relevan. Namun, pihaknya tetap meminta pemerintah mengkaji ulang syarat dan ketentuannya.
“Masih relevan tapi tidak 100 persen. Itu menjadi tolak ukur penerimaan di sekolah tersebut. Harus dikaji ulang, mungkin syarat dan ketentuannya harus direvisi,” ujarnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
