PATI, Lingkarjateng.id – Anggota Komisi D DPRD Pati Muntamah meminta adanya kesungguhan dalam verifikasi dan validasi (verval) dalam penginputan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan begitu, yang menerima bantuan dari pemerintah berupa BPJS gratis atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) benar-benar orang yang tidak mampu.
“Kadang-kadang orang yang status ekonominya mampu, masih terdaftar dalam DTKS. Di sisi lain, orang yang tidak mampu malah tidak terdaftar,” kata Muntamah usai audiensi dengan ormas Masyarakat Penjaga Nusantara (Mantra) Pati di ruang Banggar DPRD Pati, kemarin.
DTKS sendiri merupakan data yang memuat 40 persen penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, jika ada masyarakat yang keadaan ekonominya sudah berubah mapan, maka seharusnya tidak masuk dalam DTKS lagi.
Ormas Mantra Pati Kritik JKN-KIS: Orang Kaya Dapat BPJS Gratis, Orang Miskin Kok Nggak Bisa?
“Yang dimasukkan harus masyarakat miskin. Sedangkan yang sudah berubah status sosial ekonominya ya harus di drop. Kalau DTKS harus nambah-nambah yang miskin terus, maka jadinya tidak bisa tercover di bantuan sosial,” imbuhnya.
Ia menyebut, dengan banyaknya nama yang masuk DTKS, sulit tercover di bantuan sosial. Sebab DTKS sudah terlalu menyimpan banyak data.
Oleh karena itu, ia meminta pihak terkait dalam hal ini pemerintah desa dan Dinas Sosial Pati untuk benar-benar melakukan verifikasi dan validasi (verval) pada data masyarakat yang akan dimasukkan pada DTKS.
“Proses verval harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan objektif,” tandasnya. (Lingkar Network l Sifa – Lingkarjateng.id)
