SEMARANG, Lingkarjateng.id – DPRD Provinsi Jateng mendukung tuntutan para buruh mengenai perbaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Azis, saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Wilayah Jateng di Gedung Berlian, belum lama ini.
Menurut Abdul Aziz, penetapan UMP terendah di Indonesia memang rentan gejolak. Seakan tak ada jalan lain untuk mengejar investor, hingga mengorbankan nasib buruh.
“Kita ini Jateng, tapi apa sampai seperti ini untuk mengejar investor masuk ke Jateng. Padahal, ada gejolak lain nanti seperti bagaimana susahnya mencari putra daerah bekerja di Jateng karena upah rendah. Saya secara pribadi mendukung adanya perbaikan upah minimum,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Inilah Update Daftar UMK Jateng 2022
Senada, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Mawahib mengatakan, dirinya berkomitmen, sebagai wakil rakyat akan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi khususnya Gubernur. Sebagaimana diketahui, Gubernur Ganjar Pranowo meneken UMK 2022 dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/39 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/ kota di Jateng 2022.
“Kita akan sampaikan aspirasi panjenengan semua, rekan-rekan buruh. Kita akan sampaikan dalam forum rapat formal maupun non formal kepada Gubernur dan jajarannya. Kita ada komitmen itu karena kita juga baru akan membahas Raperda Ketenagakerjaan pada 2022,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng Sakina Rosellasari menjelaskan, penetapan UMP dan UMK di Jateng telah mengikuti prosedur dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan RI kepada Para Gubernur se-Indonesia No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian & Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum 2022.
Sementara itu, Sekjen KSPI Jateng Aulia Hakim mengungkapkan, beberapa saat sebelum penetapan Keputusan Gubernur berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja melangkahi UUD 1945.
“MK sudah menyatakan kalau UU Cipta Kerja diberhentikan. UU ini adalah induk dari PP 36, jadi harusnya tidak bisa dipakai karena tidak sah,” jelas Aulia.
Audiensi KSPI mengenai keputusan UMP Jateng 2022 itu dihadiri oleh 20 orang. Para buruh tersebut berasal dari perwakilan Federasi Buruh berbagai elemen dan stakeholder terkait lainnya. (Lingkar Network | Koran Lingkar Jateng)
