JEPARA, Lingkarjateng.id – Ratusan karyawan perempuan dari PT Parkland World Indonesia (PWI) Jepara mendapatkan layanan Keluarga Berencana (KB) gratis melalui program akseptor KB pada Rabu, 7 Mei 2025.
Program tersebut diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.
Layanan yang berlangsung selama tiga hari pada 7-9 Mei 2025 tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 515 buruh perempuan menerima berbagai jenis layanan KB seperti edukasi, konseling, dan pemasangan alat kontrasepsi di lingkungan perusahaan mereka.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih, menjelaskan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Dalam regulasi tersebut, kata dia, ditegaskan bahwa penduduk merupakan modal dasar pembangunan, sehingga penting untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui program KB.
“Tujuannya tidak hanya mengatur kehamilan, tetapi juga menjaga kesehatan reproduksi, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga,” katanya.
Eka mengatakan, program itu menyasar kelompok buruh perempuan sebagai target strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan KB.
Menurutnya, sektor industri memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
“Total ada 515 akseptor KB dari kalangan pekerja perempuan di PT PWI Jepara. Ini bagian dari pelayanan langsung ke tempat kerja sebagai upaya meningkatkan akses KB bagi pekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo (Mas Wiwit) mengapresiasi langkah BKKBN dalam menjangkau buruh melalui pendekatan pelayanan langsung di tempat kerja.
Menurutnya, upaya ini telah memberikan dampak positif bagi pengendalian angka kelahiran di Kabupaten Jepara.
“Alhamdulillah capaian pelayanan KB di Jepara sudah sangat baik. Angka kelahiran sudah berada di bawah rata-rata nasional, yakni 2,01 dari standar 2,1,” kata Wiwit.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, Muh Ali, menyatakan bahwa pelayanan serentak tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB.
“Dengan memberikan layanan langsung kepada buruh, kami berharap kesadaran dan partisipasi dalam program KB meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi,” jelasnya.
Ali menambahkan, pelayanan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan buruh melalui pendekatan kesehatan reproduksi yang komprehensif.
“Program ini bukan hanya tentang kontrasepsi, tetapi juga tentang menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga para pekerja,” pungkasnya.
Di hari pertama pelayanan, tercatat 191 buruh menerima layanan KB jenis implan, 44 menggunakan IUD, 60 akseptor memilih pil KB, 38 suntik KB, dan 11 akseptor menerima kondom.
Untuk dua hari selanjutnya, pelayanan dilanjutkan dengan suntik KB kepada 10 akseptor dan pembagian pil kepada 161 akseptor. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Lingkarjateng.id)
