PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menjawab secara langsung aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Pekalongan Raya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan pada Senin, 8 September 2025.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa Kabupaten Pekalongan menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional maupun daerah. Isu nasional yang diangkat antara lain desakan agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta melaksanakan reformasi Polri.
Sementara pada isu daerah, terdapat beberapa poin utama yang disuarakan, di antaranya terkait pengawalan kasus BMT Mitra Umat dan BMT Surya, menindak tegas pelaku industri pencemar lingkungan, mitigasi bencana, banjir rob di wilayah pesisir, memberikan sanksi tegas atau memberhentikan aparat yang bersikap represif.
Kemudian, memaksimalkan kinerja anggota DPRD di tiap dapil, menangani persoalan sampah, mendesak implementasi Raperda Pencegahan dan Penanganan Permukiman Kumuh, menyelesaikan konflik agraria terutama terkait PTSL dan pengelolaan dana desa melalui pembentukan posko pengaduan terpadu.
Selanjutnya, menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara aman, serta menghapus praktik KKN termasuk rangkap jabatan, dan pungutan liar di sektor UMKM.
Terkait isu nasional, Bupati Fadia menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi mahasiswa soal pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan reformasi Polri ke pemerintah pusat.
“Kita akan kawal bersama. Saya yakin pemerintah pusat tidak akan main-main kepada seluruh rakyat Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa kita cintai, pasti pemerintah pusat akan memikirkan bagaimana Indonesia ini berjalan baik dan maju,” ujarnya.
Sementara untuk isu daerah, Fadia menjelaskan sejumlah langkah konkret yang telah ditempuh, antara lain penindakan terhadap industri pencemar lingkungan.
Ia menegaskan, perusahaan yang membandel dan tetap mencemari lingkungan telah diberikan peringatan.
“Sudah kami surati, sudah kami berikan peringatan satu, dua, nanti tiga. Kalau misalkan tidak sesuai dengan itu pasti akan kita tutup. Kita sudah dicek ke setiap desa yang memang industrinya yang mencemarkan untuk masyarakat sekitarnya,” tegasnya.
Dalam hal penanganan banjir rob, Fadia menyebut sudah ada relokasi warga terdampak rob seperti di Kampung Semonet, pembangunan rumah pompa di sejumlah titik di wilayah Tirto dan Siwalan, serta upaya pembangunan tanggul di Desa Mulyorejo.
“Memang anggaran kita terbatas, tapi masalah rob ini jadi PR besar yang akan terus kita selesaikan sedikit demi sedikit,” tambahnya.
Soal pengelolaan sampah, Fadia mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan lahan TPA yang lebih representatif dan sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait agar pengelolaannya lebih baik dan cepat. Selain itu, dia juga berjanji bahwa permukiman kumuh akan menjadi sasaran perhatian.
Lebih lanjut, Fadia juga menjawab soal transparansi dana desa dan pembentukan posko pengaduan PTSL. Ia mengajak masyarakat melaporkan jika menemukan penyimpangan melalui Inspektorat maupun langsung kepadanya.
“Dan kalau misalkan memang sudah kita tegur berkali-kali dan tidak didengar juga, kita langsung ke kejaksaan. Dan ini sudah kita lakukan,” ujarnya.
Terkait laporan penggunaan anggaran, Fadia menegaskan Pemkab Pekalongan selalu terbuka terkait hal tersebut, dan dapat diakses publik melalui website resmi.
Bahkan, selama empat tahun terakhir, Pemkab berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Alhamdulillah selama empat tahun saya menjabat, empat tahun berturut-turut kita selalu mendapat predikat yang paling tertinggi yaitu wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan. Jadi artinya mungkin kita tidak sempurna, tapi insyaallah kami melakukan semua pastinya sesuai aturan,” ucapnya.
Fadia juga menegaskan bahwa tidak ada rangkap jabatan di lingkungan Pemkab Pekalongan, serta berkomitmen mendukung UMKM agar bebas dari praktik pungli.
“Untuk UMKM, nanti kalau misalnya ada penguli seperti itu, laporkan kepada kami. Insyaallah kita akan memperhatikan, tidak boleh ada pungli di kabupaten Pekalongan,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menyampaikan bahwa persoalan terkait BMT Mitra Umat dan BMT Surya merupakan ranah hukum. Menurutnya, prinsip utama dalam kasus ini adalah Bupati Pekalongan akan mengambil langkah advokasi demi melindungi masyarakat.
“Apalagi ini BMT swasta, maka kewenangan proses hukumnya berada di kepolisian, kejaksaan, dan pihak berwenang lainnya. Namun terhadap warga Kabupaten Pekalongan yang merasa dirugikan oleh BMT, Ibu Bupati pasti akan mengambil langkah advokasi, baik berupa pembelaan hukum maupun pendampingan,” jelasnya.
Sukirman menambahkan, selama ini pihaknya belum menerima aduan langsung dari masyarakat terkait korban BMT Mitra Umat dan BMT Surya.
“Masukan dari adik-adik inilah yang sangat berguna bagi kami. Nanti bisa didata siapa saja warga yang menjadi korban, baik A, B, maupun C, agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan kondusif diakhiri dengan penandatanganan tuntutan mahasiswa secara bersama-sama oleh Bupati Fadia, Wakil Bupati Sukirman, Ketua DPRD Abdul Munir, Para Wakil Ketua DPRD, serta Ketua Perwakilan mahasiswa.
Sumber: Pemkab Pekalongan
Editor: Rosyid
