SALATIGA, Lingkarjateng.id – Alokasi anggaran penanganan stunting di Kota Salatiga menjadi perhatian DPRD dalam pencermatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2027. Selain itu, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif turut disorot.
DPRD pun meminta program dan belanja organisasi perangkat daerah (OPD) selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar anggaran daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Salatiga, Nono Rohana mengatakan pencermatan dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) masing-masing komisi bersama OPD mitra kerja. Hasil pembahasan komisi selanjutnya menjadi bahan finalisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Nanti di RDP masing-masing komisi. Komisi mencermati anggaran OPD mitra kerja. Dari hasil komisi, finalisasinya nanti di rapat Banggar,” ujarnya, Senin, 12 Oktober 2026.
Salah satu hal yang akan dicermati adalah keberpihakan anggaran terhadap penanganan stunting.
“Contohnya penanganan stunting, seperti apa keberpihakan anggaran ke OPD yang terkait dengan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Yuliyanto menyatakan, usulan anggaran eksekutif harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Ia mencontohkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang perlu didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kalau pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi prioritas, tetapi jumlah anggarannya tidak berpihak kepada hal tersebut, mana mungkin bisa terwujud?” tegas Yuliyanto.
Jurnalis: Angga Rosa
Editor: Sekar
