SEMARANG, Lingkarjateng.id – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 10 posko penanganan darurat untuk mengantisipasi permasalahan pada ruas jalan selama mudik tahun 2022 ini. Langkah tersebut untuk menyikapi adanya keputusan Presiden Joko Widodo, terkait kebijakan diperbolehkannya pulang kampung pada mudik lebaran ini.
Kepala DPUBMCK Jawa Tengah, AR Hanung Triyono mengatakan, skenario yang disiapkan yakni menyediakan 9 posko Pemerintah Provinsi (pemprov) dan 1 posko perawatan. Sedangkan, pada jalan Nasional di Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdapat sekiranya 15 posko.
“Sembilan posko itu ada di masing-masing BPJ (Balai Pengelolaan Jalan). Sedangkan 1 posko perawatan berada di Karangjati,” kata Hanung melalui sambungan telepon pada Sabtu (26/3).
Hendrar Prihadi Sebut Kebijakan Boleh Mudik Jadi Kado Terindah dari Jokowi
Diketahui, BPJ tersebut berada di wilayah Cilacap, Magelang, Pati, Pekalongan, Purwodadi, Surakarta, Semarang, Tegal dan Wonosobo. Selain itu, lanjut Hanung, secara rutin DPU BMCK akan berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya juga sedang mempercepat pengerjaan sejumlah ruas jalan sebelum masa mudik lebaran datang.
“Jadi selain posko penanganan darurat, kita ada pemantauan jalan, kita akan lakukan rencana operasi bersama dan mana saja titik rawannya sudah kita siapkan antisipasi,” lanjut dia.
Diberitakan sebelumnya, Dishub Jawa tengah menyebut apabila ada ruas jalan umum yang tertutup longsor, permasalahan tersebut akan ditangani oleh bidang infrastruktur atau Bina Marga (DPUBMCK). Bidang tersebut, diharapkan dapat menangani kesiapan secara sigap saat permasalahan terjadi.
Sedangkan pada kesiapan jalan provinsi dalam menyambut mudik tahun ini, sejumlah ruas jalan memang perlu perhatian serius. Namun, DPUBMCK memastikan penanganan tersebut akan selesai 15 hari sebelum Ramadan. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
