KENDAL, Lingkarjateng.id – Tingginya kasus stunting yang ada di Kabupaten Kendal terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, termasuk dengan membentuk Tim Audit Intervensi Stunting Kabupaten Kendal.
Tim Audit Intervensi Stunting ini nantinya bertugas melakukan audit terkait kasus stunting yang sudah diintervensi, tetapi belum ada perubahan. Tim ini dibentuk untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting di kabupaten/kota.
Hal ini disampaikan Tim Audit Intervensi Stunting pada acara Pra Diseminasi Audit Stunting yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2P) Kabupaten Kendal di Gedung Abdi Praja Setda Kendal pada Senin, 26 September 2022.
Tim Audit Intervensi Stunting dari Stikes Kendal, Dona Yanuar mengatakan, tim ini dibentuk untuk memberikan masukan. Kemudian, selanjutnya akan memberikan intervensi lanjutan guna menekan kasus stunting di Kabupaten Kendal.
Dirinya menegaskan, kasus stunting ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Namun perlu adanya kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan juga masyarakat di Kabupaten Kendal.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Kendal sekaligus Ketua Tim Pelaksana Penurunan Stunting Kendal, Windu Suko Basuki mengatakan, dalam mengawal dan membina tingkat kecamatan dan desa untuk melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi harus melalui sinkronisasi program-program di tingkat kecamatan, hingga ke desa-desa.
“Kita sadari, dampak stunting di masyarakat ini karena kurang pemahaman, dampak sosial atau ekonomi yang kurang baik. Sehingga, perlu ada pendekatan secara kontinu atau berkesinambungan, dan pendekatan secara persuasif. Itu perlu, dilakukan setiap saat,” ujar Wabup Windu Suko Basuki.
Ditegaskan, perlu adanya kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Kendal. Termasuk dinas terkait, sehingga kedepan masyarakat benar-benar paham tentang penanganan stunting.
“Contoh makanan bergizi. Mungkin pemahamannya makanan bergizi adalah sesuatu hal yang mahal. Padahal tidak seperti itu. Ini perlu kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Kendal,” tambahnya. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Koran Lingkar)
