BLORA, Lingkarjateng.id – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora, Bondan Arsiyanti, menyebutkan salah satu kendala masuknya investasi berskala besar adalah harga lahan yang dinilai terlalu tinggi oleh calon investor.
“Kendala sebagian besar saat negosiasi harga tanah, menurut investor harga tanahnya (di wilayah Blora) ketinggian,” kata Danik, sapaan Kepala DPMPTSP, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Menurut Danik, banyak calon investor yang ingin berinvestasi ke Blora namun setelah survei tanah di daerah potensial harganya meningkat. Permasalahan ini menurutnya perlu ada negosiasi dengan berbagai stakeholder termasuk kepala desa setempat.
“Banyak investor yang ingin masuk di Kabupaten Blora. Setelah survei dan cocok dengan lahan yang diinginkan, mendadak harga lahan di sana naik hingga tiga kali lipat,” bebernya.
Selain harga tanah, kata Danik, beberapa calon investor juga masih terkendala dengan sarana prasarana di Lokasi yang diinginkan misalnya di Dukuh Kedinding, Desa Ngraho, Kedungtuban, Blora.
Menurut investor, sambung Danik, lahan tersebut sangat cocok dikarenakan dekat dengan Kecamatan Cepu dan dapat mengakses jalan nasional menuju Kabupaten Bojonegoro maupun Ngawi Jawa Timur.
“Namun, investor masih menyayangkan akses jalan di lahan tersebut. Baik dari penerangan maupun kondisi jalan yang sempit dan rusak,” terangnya.
Kemudian, di kawasan peruntukan industri di daerah Pos Ngancar, Kecamatan Tunjungan itu terkendala kurangnya suplai air.
“Di Pos Ngancar terkendala sumber air yang berkurang,” ungkap Danik.
Pemkab Blora menyediakan 1.224 hektare berstatus lahan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) eksisting yang tersebar di 14 titik, yang berada di 11 Kecamatan di Kabupaten Blora.
Lokasi-lokasi tersebut telah terintegrasi dengan Jalan Provinsi Jawa Tengah, dan satu titik terhubung dengan Jalan Nasional Rembang-Blora-Cepu (Batas Jawa Timur). (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Lingkarjateng.id)
