PATI, Lingkarjateng.id – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Kabupaten Pati menggeruduk Kantor Bupati Pati pada Jumat, 25 Oktober 2024. Mereka menuntut transparansi proses pengisian perangkat desa (perades) di Bumi Mina Tani.
Koordinator Aksi, Arifin meminta pemerintah daerah terbuka soal pengisian perades di sejumlah wilayah di Pati. “Tuntutan kami soal open recruitment pengisian perangkat desa. Kami menuntut adanya transparansi,” kata Arifin.
Dalam perkara ini, massa menuding ada pengalihan isu. Sebab, pengisian perades berbarengan dengan tahapan Pilkada 2024.
“Jadi seakan-akan Pilkada ini pengalihan isu. Saat kita fokus Pilkada, open recruitment dari kades dilaksanakan untuk mengisi perangkat,” jelasnya.
Dirinya juga menilai ada kemunduran demokrasi di Pati. Mengingat, sistem ujian perades saat ini telah berubah.
“Kami menyayangkan kemunduran proses demokrasi di Pati. Dulu pengisian perangkat melalui sistem computer assisted tes (CAT). Kenapa sekarang LJK (Lembar Jawaban Komputer)?” ungkapnya.
Berdasarkan info yang ia himpun, penyelenggaraan tes menggunakan LJK rawan dimanipulasi.
Selain itu, massa juga menolak segala bentuk praktik nepotisme dan kolusi dalam proses pengisian perades.
“Kami menolak segala bentuk nepotisme, kolusi, dan kepentingan pribadi yang berpotensi merusak keadilan dalam proses rekrutmen,” terangnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Sugiyono, mengatakan bahwa pihaknya akan menjelaskan tuntutan soal transparansi itu ke pimpinan.
“Akan kami teruskan tuntutan mahasiswa kepada pimpinan dan kepala dinas untuk ditindaklanjuti,” katanya. (Lingkar Network | HMS – Lingkarjateng.id)
