KUDUS, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus resmi menggulirkan hak angket terhadap Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhammad Hasan Chabibie. Usulan ini muncul setelah adanya dugaan pelanggaran netralitas terkait Pilkada 2024 dan pengangkatan sepihak beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Superiyanto, juru bicara dari kelompok pengusul angket, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga independensi dan netralitas pemerintahan di Kudus. Menurutnya, Pj Bupati Kudus diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada 2024 dan menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.
“Angket ini untuk menyeterilkan Kabupaten Kudus, Pj Bupati seharusnya independen dan netral, namun dalam pengamatan kami, beliau cenderung berpihak,” ujar Superiyanto, Kamis(3/10)
Ia juga menambahkan bahwa pengangkatan beberapa kepala dinas dilakukan tanpa melibatkan Sekretaris Daerah, yang seharusnya memimpin panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama.
“Yang diangkat justru orang-orang yang diduga pro kepada pihak tertentu,” lanjutnya.
Selain itu, Superiyanto mengungkapkan adanya komunikasi yang buruk antara DPRD Kudus dan Pj. Bupati selama satu tahun terakhir, yang menyebabkan kebijakan pemerintah tidak sinkron dengan partai politik di Kabupaten Kudus.
“Solusi yang paling tepat adalah melalui hak angket, agar Kudus bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” tegasnya.
Usulan hak angket ini telah mendapatkan dukungan dari 31 anggota DPRD Kudus, yang mewakili lima fraksi, yaitu Fraksi PKB, Fraksi PAN-Nasdem, Fraksi PDI, Fraksi Demokrat-Hanura, dan Fraksi PKS. Dengan dukungan lebih dari 2/3 anggota DPRD, usulan ini dianggap sah dan akan segera diproses dalam rapat paripurna.
Pimpinan sementara DPRD Kudus, H. Muhkasiron, memastikan bahwa pihaknya akan merespons aspirasi anggota DPRD yang mengusulkan hak angket.
“Kami akan segera memproses dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti hak angket ini,” ujarnya.
Muhkasiron juga menyoroti pengangkatan tiga kepala dinas yang dilaksanakan di Menara Kudus, yang menurutnya melanggar prosedur karena tidak dilakukan di Pendopo Kudus dan tanpa pemberitahuan resmi kepada DPRD.
Rapat paripurna untuk membahas hak angket ini direncanakan akan digelar dalam waktu dekat. (Fahtur Rohman/Lingkarjateng.id)
