PATI, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tahun ini lagi-lagi tidak membuka formasi tenaga teknis pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal di daerah lain, rekrutmen PPPK tidak hanya terkonsentrasi bagi formasi guru dan tenaga kesahatan seperti yang terjadi di Kabupaten Pati dalam dua tahun terakhir.
Kebijakan ini tentu mengundang tanya, mengapa tenaga harian lepas (THL) formasi teknis lainnya tidak mendapat kesamaan hak yang sama untuk mengikuti ujian PPPK.
Keresahan ini mendorong puluhan THL atau pegawai honorer yang ada di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kantor Kecamatan menginisiasi pertemuan di Kantor Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Dinas Pertanian Pati pada Senin, 25 September 2023 lalu. Dalam pertemuan tersebut, mereka membentuk forum komunikasi antar THL yang merasa dianaktirikan oleh Pemkab Pati.
Ketua Forum Komunikasi THL Pati, Teguh Setiabudi, mengungkapkan pihaknya akan terus memperjuangkan nasib THL teknis agar bisa diakomodir oleh pemerintah. Menurutnya, THL OPD saat ini seakan kurang perhatian dari pemkab yang lebih mengutamakan THL di bidang pendidikan dan kesehatan saja.
“Kami membentuk forum komunikasi seluruh THL teknis supaya ada wadahnya. Kami akan memperjuangkan nasib kami, agar THL teknis bisa diakomodir, setidaknya bisa ikut PPPK. Melalui forum ini, sekaligus nanti kami akan mempertanyakan hak kita, kok, tidak diberikan kesempatan dalam PPPK,” kata Teguh usai membentuk forum komunikasi baru-baru ini.
Lagi-Lagi Tak Buka Formasi THL Teknis, Ada Apa dengan Rekrutmen PPPK Pati?
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati Fendi Eko blak-blakan menjawab bahwa pihaknya tidak membuka formasi tenaga teknis karena masih banyak THL di lingkungan OPD yang ijazahnya tidak memenuhi kualifikasi.
“Karena masih ada yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Jadi kita hanya buka tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, karena pelamarnya sesuai dengan ijazah,” ungkapnya saat ditemui pada Rabu, 27 September 2023.
Fendi menjelaskan, banyak THL yang ijazahnya tidak sesuai dikarenakan dalam perekrutannya tidak transparan. Bahkan, di beberapa OPD terdapat THL dengan ijazah SMA. Kondisi inilah, yang membuat pihak BKPP hanya membuka PPPK untuk guru dan nakes.
“Ini yang diperlukan kajian lagi, agar mereka nantinya bisa mengikuti,” imbuhnya.
Fendi menambahkan, permasalahan rekrutmen PPPK Pati tahun ini menimbulkan konflik lantaran THL merasa dianaktirikan. Salah satunya mengundang reaksi dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Penggiat Indonesia Mandiri (KMPIM).
THL Tidak Masuk Prioritas Seleksi PPPK Pati, BKPP: Ijazah Tak Sesuai Kualifikasi
Dikatakan Fendi, bahwa pihak Ormas menuntut agar BKPP Pati memberikan keterangan perihal tata cara perekrutan PPPK. Pihak Ormas meminta agar BKPP mau beraudiensi menjawab masalah tersebut. Sayangnya, dari surat yang seharusnya melaksanakan audiensi pada Rabu tanggal 27 September 2023 lalu belum bisa terlaksana dan terus menerus tertunda dengan alasan Kepala BKPP Pati, Saiful Ikmal sedang keluar kota.
“Sesuai dengan arahan Pak Kepala memang kalau ada pertanyaan terkait surat audiensi yang diundur bisa ditanyakan ke saya. Jadi memang hari ini Pak Kepala ada giat di Jogja, sehingga audiensi ditunda,” tutup Fendi.
Untuk diketahui, di Kabupaten Pati tahun ini membuka 600 formasi PPPK, dengan komposisi 500 guru dan 100 nakes.
Di Kabupaten Kudus membuka 557 formasi, dengan komposisi 363 formasi guru, 109 nakes, dan 85 tenaga teknis lainnya.
Di Jepara membuka 1.270 formasi PPPK, terdiri dari formasi guru 881, nakes 303, dan tenaga teknis 86 formasi.
Di Kabupaten Rembang membuka 813 formasi PPPK, dengan rincian formasi guru 381, tenaga kesehatan 308, dan tenaga teknis 124.
Sedangkan di Kabupaten Blora, ada 2.101 formasi PPPK yang dibuka. Terdiri dari tenaga guru sebanyak 1.033 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 550 formasi dan tenaga teknis 518 formasi.
Dengan demikian, di eks-Karesidenan Pati, hanya di Kabupaten Pati saja yang menutup peluang bagi tenaga teknis untuk ikut berharap bisa diangkat jadi PPPK tahun ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
