PATI, Lingkarjateng.id – Pasca disentil oleh Ketua DPRD Pati akan persiapan pengisian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) akhirnya buka suara. Kepala BKPP Pati melalui Sekretaris Rizki Hermanu membantah tudingan lantaran pihaknya telah menunjuk Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sebagai pihak ketiga atau rekanan dalam pengisian PPPK.
Dikatakan Rizki, penunjukan UNS sebagai rekanan karena pihaknya sudah ada kerjasama dalam pengisian PPPK sebelumnya. Sehingga tidak ada proses lelang dalam pelaksanaannya. Seharusnya, lanjutnya, pihaknya diperbolehkan memilih salah satu dari tiga universitas untuk digandeng sebagai rekanan.
Disamping itu, penunjukan ini juga sesuai dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) setelah dikeluarkannya surat perintah tanggal 4 Agustus 2023. Alhasil, pihaknya harus secepat mungkin menunjuk UNS sebagai mitra kerja, sebelum kuota sudah terpenuhi.
Potensi Kecurangan Seleksi PPPK, BKPP Pati Pastikan Sistem CAT Tak Bisa Dimanipulasi
“Disebutkan dalam surat BKN tanggal 4 Agustus, bahwa pelaksanaan PPPK bisa mandiri. Tempatnya di Jawa Tengah ada tiga titik yaitu UNS Solo, Udinus Semarang, dan UNY Yogyakarta. Jadi penunjukan rekanan ini tidak ada lelang, tapi kita tentukan pihak ketiga. Kita tidak serta-merta memilih UNS, karena kita sudah ada kerjasama. Karena waktu kita mepet, pertimbangan kita UNS,” terangnya.
Disini soal statement Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang ingin agar pelaksanaan PPPK dilakukan di Pati, Rizki menjawab bahwa tidak ada tempat di Pati yang memenuhi standar seperti menyediakan ratusan komputer untuk pelaksanaan Computer Asisten Test (CAT).
Jikapun ada, lanjut Rizki, pihaknya memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan lelang. Mengingat instruksi yang diberikan dari BKN mepet dengan pelaksanaan penerimaan PPPK yang akan memulai pendaftaran tanggal 17 September 2023 nanti.
“Misal kalau di Pati, tidak ada perguruan tinggi yang berpengalaman ataupun kita tidak ada kerjasama. Sehingga jika di Pati harus ada tempat yang komputernya memadai. Sedangkan kalau pihak swasta harus melalui lelang, itu waktunya tidak sebentar,” imbuhnya.
Selain beberapa faktor tersebut, pelaksanaan PPPK tahun ini menurutnya Rizki juga tekesan mendadak. Dikatakan demikian, lantaran pihaknya di tahun 2023 ini sebelumnya tidak merencanakan membuka alokasi PPPK. Hanya saja karena ada instruksi dari BKN untuk menyerap tenaga non ASN, khususnya tenaga kesehatan dan pendidikan, maka pijak mau tidak mau harus membuka.
“Pada awal tahun ini itu direncanakan tidak ada recruitmen, karena anggarannya hanya untuk belanja pegawai. Tapi perjalanannya, dari pusat ada kebijakan bahwa pemerintahan daerah harus melaksanakan recruitmen PPPK untuk pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi penerimaan ini disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun. Jadi yang sebelumnya tidak ada, kita adakan,” tandasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
