REMBANG, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rembang saat ini masih belum sehat. Bahkan, saat rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran pelaksanaan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Kamis, 24 Agustus 2023 tidak dihadiri Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Lantas sejumlah anggota dewan merasa rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran pelaksanaan APBD 2023 akan berlangsung sia-sia. Artinya rapat tersebut tidak akan mengeluarkan hasil, karena TAPD tidak hadir seluruhnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Rembang, Ilyas mengatakan tujuan diadakannya rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran pelaksanaan APBD 2023 antara TAPD dan OPD sebenarnya untuk mengurai permasalahan anggaran. Namun, tidak hadirnya anggota TAPD secara penuh dianggapnya akan berakhir sia-sia.
“Karena informasi dari OPD dengan informasi dari TAPD ini harus kita kroscek di sini. Jangan sampai ketika OPD bercerita di sini, keterangan dari TAPD berbeda. Ini harus kita kroscek di sini mulai dari defisitnya berapa, kegiatan yang sudah jalan mana, dan kira-kira yang tidak dijalankan mana, kan begitu,” kata dia.
Hal serupa juga diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Rembang Agus Sutrisno yang merasa tidak akan ada titik temu dari masalah APBD yang dihadapi saat ini. Sebab rapat tersebut merupakan rekomendasi dari hasil rapat terakhir antara Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD.
Salah satu kesepakatan dari rapat tersebut adalah adanya solusi yang konkret dari permasalahan defisit Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan kesulitan cash flow dari Kas Daerah.
“Pada saat itu kita mendapati ada ketidaksinkronan antara OPD dengan TAPD. Maka kita hadirkan pada kesempatan hari ini, supaya problem yang kita hadapi selama ini bisa selesai hari ini. Kalau hari ini TAPD tidak bisa hadir, yang hadir cuma OPD, saya punya persepsi tidak akan ada titik temu,” bebernya.
Bahkan sampai saat ini pihaknya belum menerima draf percepatan pembahasan APBD perubahan. Sehingga, anggota dewan dari fraksi PKS itu meminta agar rapat ditunda.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan menyebut Pemkab Rembang sebelumnya mengklaim bahwa kondisi APBD 2023 sehat dan baik-baik saja. Namun kenyataannya dalam rapat tersebut snack untuk tamu undangan pun tidak ada.
“Jarene wingi sehat hat hat hat, biasanya ada snack ada makan. Apakah di teman-teman OPD seperti ini? Berarti belum bisa dikatakan sehat APBD kita,” pungkasnya. (Lingkar Network | R Teguh Wibowo – Lingkarjateng.id)
