KUDUS, Lingkarjateng.id – Tim pemantau kepatuhan perusahaan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menemukan sejumlah perusahaan melanggar ketentuan pembayaran upah. Perusahaan-perusahaan tersebut membayar upah pekerja di bawah upah minimum kabupaten (UMK).
Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Agus Juanto, mengatakan telah melakukan pemantauan sejak pertengahan Februari 2023.
Pemantauan melibatkan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai perwakilan dari unsur pekerja.
“Hasil pemantauan sejak 13 Februari hingga pekan awal ketiga Maret 2023, menemukan lima perusahaan di Kota Kudus membayar upah di bawah UMK 2023 sebesar Rp2.439.813,98,” kata Kabid Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Agus Juanto, pada Selasa, 14 Maret 2023.
Nilai upah untuk pekerja di Kabupaten Kudus yakni pekerja bekerja di atas satu tahun mendapat Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan UMK 2023 yang ditetapkan sesuai SK Gubernur Jateng yakni sebesar Rp2.439.813,98.
Dari lima tempat usaha yang melanggar, kata Agus, didominasi tempat usaha di bidang kesehatan, seperti rumah sakit skala kecil serta percetakan. Sedangkan perusahaan skala besar telah mematuhi ketentuan UMK 2023 dan tidak ada yang melanggar.
Tertinggi di Pati Raya, UMK Kudus 2023 Ditetapkan Rp 2.439.813
“Tempat usaha yang belum melaksanakan ketentuan UMK 2023, nantinya akan kami berikan pembinaan. Kalaupun belum mampu secara keuangan, harapannya selama tahun ini ada kenaikan dari upah pekerjanya,” ujarnya.
Beberapa rumah sakit kecil tersebut, lanjut Agus, ada yang memang khusus menerima pasien bersalin, sehingga tidak sepanjang bulan ada pasien dan hanya di waktu-waktu tertentu ramai pasien.
Selain ketentuan UMK 2023, pihaknya juga memantau terkait penerapan struktur skala upah.
Sebelumnya tercatat ada puluhan perusahaan rokok di Kudus yang sepakat menerapkan struktur skala upah bersama salah satu perusahaan kertas terbesar di daerah itu. Sebelumnya Pemkab Kudus membuat surat edaran yang meminta perusahaan di Kudus menyusun struktur skala upah untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
