SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memangkas anggaran penyertaan modal dalam Perubahan APBD 2026. Pengurangan tersebut mencakup penyertaan modal untuk badan usaha milik daerah (BUMD) maupun program dana bergulir bagi pelaku UMKM.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan nilai penyertaan modal yang dialokasikan pada 2026 menjadi yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah rasionalisasi anggaran pemerintah daerah.
“Ini di tahun 2026 yang paling kecil di antara tahun-tahun sebelumnya,” kata Agustina usai rapat paripurna bersama DPRD Kota Semarang, Senin, 28 September 2026.
Menurut Agustina, pengurangan modal untuk BUMD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing perusahaan daerah.
Ia mencontohkan Perumda Air Minum (PDAM) Kota Semarang yang dinilai belum membutuhkan tambahan modal dalam jumlah besar.
“Seperti PDAM, saya kira belum butuh modal banyak,” katanya.
Pemkot Semarang juga memangkas alokasi dana bergulir untuk masyarakat. Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp4 miliar kini disesuaikan menjadi Rp1 miliar.
Agustina menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena masih terdapat dana bergulir yang belum terserap di bank penyalur, yakni BPR BKK dan Bank Jateng.
“Dana bergulirnya masih ada banyak di BKK. Kita minta itu dihabiskan dulu. Kalau memang nanti kurang, baru kita tambah lagi,” ujarnya.
Ia mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah cenderung menyediakan anggaran dalam jumlah besar untuk program tersebut. Namun, tidak seluruh dana yang telah disiapkan dapat langsung dimanfaatkan masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkot Semarang kini memilih mengoptimalkan dana yang masih tersedia sebelum kembali menambah alokasi. Program tersebut salah satunya ditujukan untuk membantu kebutuhan modal pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, teman-teman UMKM ini butuh uluran,” katanya.
Dana bergulir tersebut memiliki mekanisme pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Setelah dikembalikan oleh penerima pinjaman, dana dapat kembali disalurkan kepada masyarakat lain.
Agustina menyebut nilai pinjaman yang diberikan juga relatif kecil sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.
“Biasanya mereka enam bulan. Pinjam untuk modal apa, dikembalikan, kemudian digulirkan lagi. Jumlahnya kecil, misalnya Rp2,5 juta,” jelasnya.
Saat ini, penyaluran dana bergulir tersebut masih dilakukan melalui BPR BKK dan Bank Jateng. Pemerintah kota meminta dana yang belum terserap di kedua lembaga tersebut terlebih dahulu dimanfaatkan sebelum pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran.
Menurut Agustina, kebutuhan terhadap pinjaman dana bergulir tidak selalu sama sepanjang tahun. Ada periode tertentu ketika permintaan masyarakat meningkat, seperti menjelang Ramadan dan Lebaran, tahun ajaran baru, hingga masa panen.
“Kalau digulirkan, biasanya orang mencari pinjaman itu di bulan-bulan mau puasa, saat puasa sampai Lebaran, mau sekolah, atau pada masa panen tertentu,” katanya.
Dengan mempertimbangkan masih tersedianya dana di bank penyalur, Pemkot Semarang menilai penambahan anggaran belum menjadi prioritas selama dana yang ada belum terserap secara maksimal.
“Untuk apa dianggarkan, kalau uang yang ada masih banyak yang belum terserap ,” tuturnya.
Jurnalis: Lingkar Network/Syahril Muadz
Editor: Muslichul Basid
