PATI, Lingkarjateng.id – Paguyuban nelayan di Kabupaten Pati merasa besaran penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Paska Produksi sebesar 10 persen itu terlalu tinggi.
Permasalahan itu disampaikan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera dalam kegiatan rembug nelayan yang dilaksanakan di PT. Putra Leo Nusantara pada Jumat, 6 Januari 2023.
Kegiatan itu turut dihadiri Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pelaku Usaha Kapal dan nelayan.
Dalam kegiatan itu, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengapresiasi langkah paguyuban nelayan yang memilih menyelenggarakan forum audiensi sebagai jalur mencapai pendekatan persuasif yang efektif terkait permasalahan itu.
Menurut Henggar, besaran persentase PNBP merupakan bentuk penyesuaian dari tingginya biaya operasional dan kurang stabilnya harga jual ikan di pasar pada saat ini.
“Pada prinsipnya, kami siap mendukung sepenuhnya. Tentunya juga siap untuk membantu menyampaikan kepada Presiden melalui Gubernur Jawa Tengah,” ujarnya.
Dirinya juga bersedia untuk membuat surat pernyataan dukungan terpisah agar permasalahan penurunan penerimaan BNBP pasca produksi dapat dikomunikasikan secara lebih detail kepada pemerintah di tingkat provinsi. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
