BLORA, Lingkarjateng.id – Pendapatan dari retribusi 13 pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blora ditargetkan mencapai Rp9,6 miliar pada 2026. Hingga akhir Agustus, realisasinya telah mencapai Rp5,82 miliar atau 60,61 persen dari target.
Kabid Pasar Dindagkop-UKM Blora Fiqri Hidayat mengatakan target tersebut ditetapkan dalam APBD Perubahan 2026, meningkat sekitar Rp2 miliar dibandingkan realisasi pendapatan sektor pasar pada 2025 yang mencapai Rp7,7 miliar.
“Sampai dengan 31 Agustus 2026, 13 pasar yang dikelola Pemkab, sudah menyumbangkan PAD (pendapatan asli daerah) mencapai 60,61persen atau sebesar Rp5,82 miliar,” terang Fiqri, Selasa, 8 September 2026.
Menurutnya, pendapatan sektor pasar menunjukkan tren positif. Pada 2025, target PAD sektor pasar ditetapkan Rp7,1 miliar, namun realisasinya mencapai Rp7,7 miliar atau 108 persen.
“Tahun lalu kita (Dindagkop-UKM) mampu menyetorkan ke Kasda sebesar Rp7,7 miliar. Artinya perolehan sektor pasar mampu memperoleh 108 persen dari target,” katanya.
Fiqri menjelaskan, realisasi 2026 belum mencakup Pasar Ngawen karena pedagang belum menempati pasar tersebut yang masih dalam proses pembangunan.
Pendapatan sektor pasar diproyeksikan kembali meningkat pada 2027 seiring rencana penerapan parkir elektronik di Pasar Wulung dan Pasar Induk Cepu. Sementara e-parkir Pasar Ngawen belum dapat dipastikan karena pasar belum diserahkan kepada Pemkab Blora.
“Pasar wulung dan pasar induk Cepu dalam waktu dekat kita pasang. Tapi untuk pasar Ngawen belum bisa di pastikan, karena belum diserahkan ke Pemkab Blora,” katanya.
Fiqri menilai keberlangsungan pasar rakyat juga ditopang masyarakat yang masih melakukan transaksi secara langsung di tengah berkembangnya pasar online.
“Harapan kita besar terhadap keberlangsungan pasar rakyat. Kita juga berupaya membuat pasar rakyat yang nyaman, sehingga masyarakat bisa nyaman,” katanya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Sekar
