Batang (lingkarjateng.id) – Pemerintah Kabupaten Batang tengah bersiap memulihkan program Universal Health Coverage (UHC) pada penghujung tahun ini. Masyarakat pun bisa kembali mengandalkan kartu identitas untuk mengakses layanan kesehatan gratis.
Langkah strategis tersebut diungkapkan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Batang terkait Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA 2026 beserta Nota Keuangannya.
“Jadi kita akan mulai UHC pada akhir tahun 2026 ini. Masyarakat bisa kembali menikmati layanan berobat gratis dengan menggunakan KTP,” katanya saat ditemui di Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Jumat (4/9/2026).
Jika proses penyesuaian anggaran dan kesiapan pembiayaan daerah berjalan mulus, pemulihan akses kesehatan cuma-cuma ini ditargetkan mulai menyapa warga sekitar Oktober atau November 2026.
Genjot Infrastruktur Jalan dan Irigasi
Tidak hanya fokus pada fasilitas kesehatan, Pemkab Batang juga menggenjot sektor infrastruktur dasar melalui pergeseran alokasi APBD Perubahan 2026. “Rancangan belanja daerah dipatok naik 3,3 persen atau sebesar Rp62,31 miliar, sehingga totalnya menyentuh Rp1,95 triliun,” jelas Bupati Faiz.
Lonjakan menonjol terlihat pada belanja modal yang melesat 54,18 persen menjadi Rp240,85 miliar dari yang sebelumnya Rp156,21 miliar. Porsi jumbo ini disiapkan untuk membenahi aset fisik, mulai pengadaan tanah, revitalisasi gedung, jaringan, hingga fasilitas publik lainnya.
“Sektor perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas penerima suntikan dana segar tersebut. Di APBD perubahan ini, kita mengusulkan jalan itu hampir Rp50 miliar,” ungkapnya.
Faiz menjelaskan dana puluhan miliar tersebut diproyeksikan untuk mengurai masalah kerusakan jalan di sejumlah wilayah strategis, seperti Juragan, Depok, Bakalan, Limpung, hingga Kalangsono.
“Di samping itu, sektor pertanian turut mendapat angin segar. Pemkab Batang merangkul dukungan pemerintah pusat yang mengucurkan bantuan irigasi hampir Rp60 miliar di sekitar 100 titik lokasi. Kita fokus di perubahan ini untuk memberikan layanan yang paling dasar kepada masyarakat,” terangnya.
Kondisi Fiskal dan Tantangan Daerah
Di balik ekspansi belanja modal dan fasilitas kesehatan, struktur anggaran APBD Perubahan 2026 menghadapi dinamika tersendiri. Sisi pendapatan daerah tercatat mengendur 3,52 persen menjadi Rp1,756 triliun, turun Rp64,02 miliar dari ketetapan awal.
“Di saat bersamaan, belanja operasional naik menjadi Rp1,484 triliun guna menopang belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, hingga bantuan sosial. Kondisi ini memicu defisit anggaran sebesar Rp194,33 miliar yang bakal ditutup melalui skema pembiayaan netto,” pungkasnya.***
Jurnalis : Fahri Akbar
Editor : Adi Arfian
