SEMARANG, Lingkarjateng.id – Memasuki Hari Jadi ke-81, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berhasil memperluas penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus mendorong agar bantuan tersebut memberi dampak lebih luas bagi keluarga penerima.

Selain memperbaiki tempat tinggal, Pemprov Jateng juga memperhatikan pendidikan, pekerjaan, hingga peluang peningkatan pendapatan bagi penerima bantuan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan persoalan hunian tidak seharusnya dilihat hanya dari kondisi fisik bangunan. Keluarga yang tinggal di dalamnya juga perlu mendapat dukungan agar dapat meningkatkan kualitas hidup.

“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen, 4 Maret 2026 lalu.

Skala penanganan RTLH tersebut berjalan beriringan dengan upaya pemerintah mengurangi backlog perumahan di Jawa Tengah. Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit backlog berhasil ditangani. Jumlah itu membuat backlog turun dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.

Program tersebut berlanjut pada 2026. Hingga Triwulan II, penanganan backlog tercatat mencapai 65.449 unit. Sumber pembiayaannya berasal dari berbagai jalur, antara lain APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Desa, kementerian/lembaga, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, serta Baznas.

Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi penanganan hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit. (Adv)