KENDAL, Lingkarjateng.id – Ribuan peternak ayam yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal menggelar aksi damai di Alun-alun Kendal, Senin, 10 Agustus 2026. Ribuan ayam petelur dibagikan cuma-cuma kepada warga yang berada di sekitar lokasi.
Aksi itu diikuti sekitar 1.240 peternak. Sebanyak 15 ribu ekor ayam petelur dibawa menggunakan 147 mobil pick up.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai semakin menekan usaha peternakan rakyat, terutama tingginya biaya pakan dan melemahnya harga telur di tingkat peternak.
Kepala KPUS Jawa Tengah, Suwardi, mengatakan pembagian ayam dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus upaya menunjukkan secara langsung kondisi yang dihadapi peternak kepada pemerintah.
“Hari ini kita bergerak serentak. Ada 50 ribu ekor ayam yang kita bagikan dalam aksi damai peternak di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Kendal ada 147 mobil pick up, kita membawa 15 ribu ekor ayam hidup dengan jumlah peserta aksi 1.240 orang,” ujarnya.
Suwardi yang juga merupakan anggota DPRD Kendal menyebut harga pakan menjadi salah satu beban terbesar dalam biaya produksi. Menurutnya, pakan menyerap sekitar 70 persen biaya produksi peternakan ayam petelur.
“Pesan yang kami sampaikan, kami mohon kepada pemerintah untuk menurunkan harga pakan. Karena biaya produksi itu 70 persen di pakan,” tegasnya.
Pihaknya juga menilai harga telur saat ini terlalu rendah sehingga perlu ada kebijakan yang mampu memperbaiki nilai jual telur di tingkat produsen.
“Yang kedua, naikkan harga telur karena harga telur terus merosot,” katanya.
Selain persoalan harga, massa aksi membawa tuntutan terkait keberlanjutan bantuan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Peternak meminta periode bantuan tersebut diperpanjang menjadi enam bulan agar pasokan bahan baku pakan lebih terjamin.
Tuntutan lain berkaitan dengan program bantuan sosial pangan. Peternak mengusulkan agar paket bantuan berupa beras dan minyak goreng turut memasukkan telur.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyerapan produksi telur lokal yang saat ini masih tersimpan di kandang.
“Yang keempat kami menuntut agar bantuan sosial pangan beras dan minyak goreng bisa ditambah dengan telur. Sehingga dapat mengurai kondisi produksi telur yang ada di kandang kita saat ini,” kata Suwardi.
Peternak juga meminta pemerintah membatasi kegiatan budidaya peternakan skala menengah dan besar. Menurut mereka, perlindungan terhadap peternak rakyat diperlukan agar persaingan usaha tidak semakin timpang.
Mereka turut mendesak pemerintah menjalankan Permen 32 Tahun 2017, terutama ketentuan mengenai hak budidaya yang dinilai berkaitan langsung dengan keberlangsungan peternak kecil.
“Yang terakhir kami minta adalah tegakkan Permen 32 Tahun 2017 berkaitan dengan hak budidaya. Sebanyak 98 persen hak budidaya untuk peternak-peternak kecil,” tegas Suwardi.
Persoalan lain yang disorot adalah penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kendal.
Suwardi menyebut penyerapan telur dari peternak lokal belum berjalan merata meski sosialisasi mengenai pembelian telur telah dilakukan.
“Kita sudah sosialisasi, tapi sampai saat ini hanya beberapa SPPG yang membeli telur dari peternak dengan harga Rp26 ribu,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan mekanisme penyerapan telur melalui SPPG berjalan lebih optimal sehingga produksi peternak rakyat dapat terserap dan tidak terus menumpuk.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Rosyid
