Semarang (lingkarjateng.id) – Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah menggelar sensus ekonomi (SE) yang menyasar 4,9 juta pelaku usaha di Jawa Tengah (Jateng). Kegiatan dimulai 18 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Sebanyak 36.891 petugas diterjunkan kelapangan yang tersebar di 35 kabupaten/kota untuk melakukan pendataan ke masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Ali Said, mengatakan pihaknya akan menjamin secara penuh kerahasiaan data selama penyelenggaraan.
Ali Said menegaskan kegiatan sensus ekonomi tersebut tidak ada kaitannya dengan pajak. “Kepada responden, kami menjamin kerahasiaan data, tak akan kami sampaikan kepada pihak manapun, termasuk pajak,” kata Ali seusai apel Sensus Ekonomi di Lapangan Simpang Lima Semarang, Kamis (17/6/2026).
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan sensus ekonomi kali ini mencakup sektor pertanian hingga rumah tangga. Khusus pendataan rumah tangga, dijelaskan saat ini aktivitas ekonomi dilakukan dari rumah, termasuk usaha berbasis digital.
“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa didata dan di identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” jelasnya.
Ia menyebut jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai sekitar 5 juta unit usaha di tahun 2026 ini. Menurut Sony, Jateng sebagai peran strategis dalam perekonomian nasional.
“Jumlah tersebut setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa. Bahkan, sekitar 15,25% dari total usaha di Indonesia. Kalau mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15% kualitas pendataan di Indonesia,” kata Sonny.
Untuk mengantisipasi oknum yang tidak bertanggung jawab atau mengambil kesempatan dalam penyelenggaraan ini, pihaknya berpesan kepada masyarakat bahwa petugas sensus ekonomi dapat dikenali dengan rompi, kartu pengenal, hingga surat tugas.
“Jadi bisa ditanyakan, bisa dilihat dari identitas rompi, surat pengenal, dan surat tugasnya,” jelasnya.
Mengenai output atau tujuan Sensus Ekonomi 2026, Sonny menerangkan untuk pengambilan kebijakan. Khususnya daerah agar tahu potret kondisi riil di lapangan. ***
Jurnalis : Rizky
Editor : Redaksi
