PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mulai menginventarisasi kerugian akibat kebakaran yang melanda kompleks gedung DPRD dan Sekretariat Daerah dalam aksi unjuk rasa pada Sabtu, 30 Agustus 2025 lalu.
Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, memperkirakan nilai kerugian akibat kebakaran kompleks gedung Pemkot Pekalongan mencapai Rp 100 miliar.
“Kalau perkiraan kita, kurang lebih sekitar Rp 100 miliar. Bisa kurang, bisa lebih. Itu mencakup fisik maupun barang-barang semuanya. Tapi ini masih perkiraan awal, berdasarkan laporan dari masing-masing dinas dan kabag yang sudah masuk,” ungkap Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Aaf saat meninjau kantor Pemkot pada Senin, 1 September 2025.
Ia menambahkan bahwa perhitungan resmi masih menunggu hasil audit yang sedang berjalan. Potensi nilai kerugian juga bisa bertambah seiring dengan laporan lanjutan dari organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tinggal kita hitung lagi, tapi saya perkirakan kurang lebih Rp 100 miliar. Ada potensi bertambah, ya,” ujarnya.
Selain menghitung kerugian, Pemkot Pekalongan juga menghadapi dilema terkait kebutuhan pembangunan gedung baru.
Hingga kini, belum diputuskan apakah DPRD akan menempati kompleks tersendiri atau tetap bergabung dengan Pemerintah Kota Pekalongan.
Aaf menjelaskan bahwa dedung DPRD dan Sekretariat Daerah yang berdiri sejak akhir 1980-an atau awal 1990-an itu sebenarnya masih terawat dan kokoh sebelum peristiwa nahas terjadi.
Kini, kata dia, selain menanggung kerugian besar, Pemkot Pekalongan juga harus memikirkan kebutuhan pembangunan baru di tengah keterbatasan anggaran.
Ia pun menegaskan kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama.
“Ya pasti ada penyesalan dan rasa disayangkan. Tapi kejadian ini sudah terjadi, tidak bisa diulang. Saya hanya minta masyarakat Kota Pekalongan tetap tenang, menjaga diri, dan bersama-sama menjaga kota yang kita cintai ini,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
