KENDAL, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal menggelar sosialisasi program pembiayaan rumah subsidi bagi guru, tenaga kesehatan, dan buruh di Pendopo Tumenggung Bahurekso Setda Kendal pada Rabu, 25 Juni 2025.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menyampaikan kegiatan ini merupakan kelanjutan dan penguatan dari program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Menurutnya, program tersebut sebagai upaya strategis negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan sehat.
“Ini bukan hanya soal menyediakan rumah, tetapi juga menyangkut pembangunan manusia, karena rumah yang layak menjadi fondasi bagi tumbuhnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan produktif,” ujar Tika.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak guru, tenaga kesehatan, bahkan ASN muda dan buruh yang belum memiliki rumah sendiri.
Bahkan, kata dia, tidak sedikit dari mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, tetapi belum mampu membeli rumah karena berbagai kendala.
Pihaknya pun menggandeng Bank Jateng guna membantu pembiayaan rumah bersubsidi tersebut.
“Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini sangat baik dan strategis. Selain memberikan pemahaman menyeluruh, juga menjadi jembatan antara masyarakat yang membutuhkan dengan program-program yang tersedia,” katanya.
Tika berharap program rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota sebesar 20.000 unit di Jawa Tengah dapat terserap sesuai peruntukan hingga Desember tahun 2025.
Sementara itu, Kepala Disperkim Kendal, M. Nurhasyim, mengatakan sosialisasi ini sebagai tindak lanjut atas penandatanganan nota kesepakatan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Bank Jateng pada Jumat, 20 Juni 2025 lalu.
“Dan ini kami mengangkat kembali, serta bekerja sama dengan Bank Jateng dan BP Tapera di Kabupaten Kendal,” ujarnya.
“Harapannya kita bisa mendapatkan banyak kuota rumah, dan rumah ini bisa diambil oleh siapa saja, bukan hanya aparatur sipil negara,” tambahnya.
Menurutnya, masih banyak warga Kendal yang belum mempunyai rumah. Sehingga, ke depan pihaknya akan melakukan survei terkait buruh ataupun ASN yang belum mempunyai rumah.
“Jadi nanti akan kirimkan form di KIK itu buruh yang belum punya rumah berapa, sehingga kami tahu akan kebutuhan rumah itu sendiri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian PKP dan instansi terkait saat ini tengah menggalakkan program nasional 3 juta rumah.
Di Jawa Tengah, pemerintah pusat memberikan kuota pembangunan rumah subsidi sekitar 20 juta unit.
Program ini adalah inisiatif pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Jurnalis: Arvian Maulana
Editor: Rosyid
