BLORA, Lingkarjateng.id – Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustofa, berharap adanya penyelarasan program dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab Blora) dengan program pemerintah pusat.
Hal itu menyusul adanya pemotongan dana transfer pusat ke daerah (TKD) untuk Pemkab Blora yang mencapai Rp 376 miliar pada tahun anggaran 2026.
“Kita berharap adanya pemotongan TKD tidak mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Blora. Sehingga Pemkab harus menyelaraskan program dengan prioritas pemerintah pusat,” ujar Mustofa, Rabu, 5 November 2025.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Blora itu mengungkapkan pihaknya juga menyesuaikan program prioritas pemerintah pusat dan juga program visi misi Bupati Blora.
“Kita (DPRD) menyesuaikan program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan kita sesuaikan visi misi Bupati, sesuai kemampuan daerah,” katanya.
Dia mengungkapkan saat ini DPRD Blora masih menggodok penganggaran tahun 2026 bersama setiap mitra kerja komisi atau OPD. Nantinya, setelah penyusunan tersebut selesai maka akan segera diparipurnakan.
“Ini sudah berjalan beberapa tahapan, minggu kemarin juga dibahas di setiap komisi DPRD,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora yang juga menjabat ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Komang Gede Irawadi, mengungkapkan pihaknya masih mengotak-ngatik terhadap kondisi keuangan Pemkab Blora pasca pemotongan TKD.
Bahkan, pihaknya sudah meminta setiap OPD untuk memprioritaskan dan menyinkronkan program yang ada di pemerintah pusat.
“Untuk itu kami meminta agar semua kepala OPD, menyinkronkan kegiatan prioritasnya dengan program dari pusat. Sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai dari pemerintah pusat, dengan mengajukan proposal,” terangnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
