PATI, Lingkarjateng.id – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pati, Yeti Kristianti menyoroti Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2025 sebesar Rp287 miliar yang memicu turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Yeti meminta Pemerintah Kabupaten Pati mengevaluasi perencanaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil.
“Pemda harus mengevaluasi penganggaran agar lebih akurat sesuai dengan kebutuhan riil,” kata dalam rapat paripurna, Selasa, 14 Juli 2026.
Menurutnya, tingginya Silpa menunjukkan masih adanya program dan belanja yang tidak terlaksana.
Meski menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut, kata dia, fraksi Gerindra meminta agar seluruh catatan evaluasi menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2026 dan 2027.
“Secara umum kami fraksi Gerindra menerima laporan untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan lebih lanjut, dengan tetap mencermati laporan dari kami,” tandasnya. (Adv)
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
Editor: Sekar
