PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mendorong penguatan sinergi dengan insan media sebagai langkah strategis memulihkan kepercayaan publik pasca peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, dalam Forum Silaturahmi Insan Media Kabupaten Pekalongan yang digelar di Gedung PPNI, Sabtu sore, 25 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda serta wartawan dari berbagai media di Kabupaten Pekalongan.
“Harus diakui terus terang, pasca peristiwa hukum yang terjadi, kepercayaan masyarakat memang agak goyah. Ini membutuhkan kerja sama luar biasa, khususnya dari insan media yang memahami kondisi dan fakta di lapangan,” kata Sukirman.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, media, LSM, hingga komunitas masyarakat merupakan bentuk kecintaan terhadap Kabupaten Pekalongan dengan tujuan yang sama, yakni mendorong perbaikan daerah.
Menurutnya, momentum silaturahmi ini menjadi titik balik untuk memperkuat sinergitas lintas sektor. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengesampingkan dinamika pasca-Pilkada dan fokus pada pembangunan.
“Perbedaan pendapat dan kritik dari masyarakat itu wajar dalam demokrasi, dan itu bentuk kecintaan. Hari ini saatnya kita berangkulan untuk menciptakan Kabupaten Pekalongan yang kondusif dan ramah,” ujarnya.
Sukirman juga menyoroti persoalan infrastruktur sebagai prioritas utama yang harus segera dibenahi, khususnya kondisi ruas jalan.
Ia mengungkapkan pemerintah daerah bersama DPRD telah sepakat melakukan pengalokasian ulang anggaran tahun 2026 untuk fokus pada pembangunan infrastruktur.
“Aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara halus maupun keras, sudah kami dengar dan terima dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, menilai forum tersebut sangat penting dalam menjaga kondusivitas daerah dan mendorong kemajuan pembangunan.
“Semua pihak harus terlibat. Tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan media,” katanya.
Ia menekankan peran strategis media sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi secara kritis dan konstruktif, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Media harus tetap kritis, tapi juga memberikan edukasi agar masyarakat menyampaikan aspirasi dengan santun dan tidak memperpanjang masalah, melainkan membantu menyelesaikannya,” jelasnya.
Sumar Rosul menambahkan, kolaborasi dan koordinasi yang baik antar pihak diperlukan untuk menghindari misinformasi dan misinterpretasi.
Ia juga menyatakan DPRD terbuka terhadap kritik konstruktif dari media sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja lembaga legislatif.
“Kami siap bermitra dengan media dan pemerintah daerah untuk melakukan koreksi secara konstruktif demi kemajuan Kabupaten Pekalongan,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
