BLORA, Lingkarjateng.id – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana masih melakukan pengukuran topografi sekaligus menyusun desain penanganan darurat di sejumlah lokasi terdampak fenomena tanah ambles di Kabupaten Blora.
Pelaksana Teknis BBWS Pemali Juana Agus Yanto mengatakan pengukuran dilakukan di Dukuh Sambiroto, Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, serta Dukuh Ngetrep, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan.
“Saat ini masih dilakukan pengukuran topografi dan penyusunan desain penanganan darurat. Hasil kajian ini nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” kata Agus Yanto, Senin, 12 Januari 2026.
Ia menjelaskan penanganan darurat difokuskan pada pengendalian aliran dan rembesan air, terutama di titik-titik yang berdekatan dengan alur sungai dan permukiman warga guna mencegah meluasnya pergerakan tanah.
Selain itu, BBWS Pemali Juana bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora, serta instansi terkait lainnya juga melakukan pengecekan kondisi lereng, sistem drainase, dan potensi dampak terhadap infrastruktur di sekitar lokasi terdampak.
Sebelumnya, fenomena tanah ambles di Dukuh Sambiroto, Desa Buluroto, terjadi pada Senin, 12 Desember 2025 dan menyebabkan penurunan tanah sekitar 50–70 sentimeter dengan panjang rekahan mencapai kurang lebih 200 meter. Akibat peristiwa tersebut, tiga rumah warga dilaporkan mengalami rusak sedang.
Sementara itu, fenomena tanah ambles juga terjadi di Dukuh Ngetrep, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, pada Jumat, 2 Januari 2026. Penurunan tanah tercatat sedalam 15–30 sentimeter dengan panjang rekahan sekitar 100 meter. Dua rumah warga mengalami rusak sedang, sementara tiga rumah lainnya dilaporkan dalam kondisi terancam.
Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Blora Surat mengatakan penanganan awal direncanakan melalui pembangunan bronjong atau turap di tepi sungai serta perbaikan sistem drainase untuk mengendalikan aliran air agar tidak meresap ke zona patahan tanah.
“Penanganan awal difokuskan pada pengendalian aliran dan rembesan air tanah sepanjang sekitar 30 meter,” katanya.
Ia menyebutkan kebutuhan anggaran penanganan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp400 juta dan akan dilaksanakan secara bertahap sambil menunggu hasil kajian teknis lanjutan.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Sekar S
