KENDAL, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau tahun ini. Berbagai upaya disiapkan untuk menjaga ketersediaan air, khususnya bagi sektor pertanian yang berpotensi terdampak.
Sejumlah strategi yang dilakukan meliputi penyediaan pompa air, percepatan masa tanam, hingga pembangunan sumur bor di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan kekeringan.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut setelah pemerintah daerah mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah.
“Kami sudah menyiapkan beberapa upaya, di antaranya menyediakan pompa air, melakukan sosialisasi percepatan tanam, serta pembuatan sumur bor di beberapa titik wilayah yang kerap mengalami kekurangan air,” ujar Bupati Kendal yang akrab disapa Tika, Selasa, 14 Juli 2026.
Menurutnya, berbagai upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan dampak musim kemarau terhadap aktivitas pertanian sehingga produktivitas petani tetap terjaga meskipun pasokan air berkurang.
Sementara itu, dampak berkurangnya debit air mulai dirasakan petani di Desa Tabet, Kecamatan Limbangan. Pemerintah desa bersama kelompok tani menerapkan sistem pembagian air secara bergilir untuk memastikan seluruh lahan tetap memperoleh pasokan irigasi.
Kepala Desa Tabet, Supriyadi, mengatakan mekanisme tersebut disepakati melalui musyawarah antara pemerintah desa dan para petani guna menghindari perselisihan akibat keterbatasan air.
“Irigasinya kami gilir per blok supaya semua lahan petani bisa mendapatkan air. Di Desa Tabet ini melalui musyawarah warga dan para petani, disepakati pembagian air agar merata,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, setiap blok lahan memperoleh jadwal pengairan secara bergantian. Setelah satu blok selesai dialiri, aliran air kemudian dipindahkan ke blok berikutnya oleh petugas yang telah ditunjuk.
“Jadi ada petugasnya. Dibagi per blok, nanti kalau satu blok selesai pindah ke blok lain. Melalui toleransi dan sinergitas ini kami berharap para petani tidak lagi berebut air,” jelas Supriyadi.
Ia menambahkan, sebelum sistem penggiliran diterapkan, perebutan air antarpetani kerap terjadi ketika debit irigasi menurun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa menggelar musyawarah untuk menyepakati pola distribusi air yang lebih adil.
“Dulu sering terjadi rebutan air. Akhirnya kami kumpulkan para petani untuk bermusyawarah agar semua mendapat bagian secara merata. Alhamdulillah sampai sekarang sistem ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Rosyid
