KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pergerakan tanah longsor di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, terus meluas dan semakin mendekati permukiman warga.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mulai menyiapkan skenario relokasi sementara bagi warga terdampak dengan menempatkan mereka di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di wilayah Ungaran.
Longsor yang pertama kali terjadi pada 2022 tersebut kini mengalami peningkatan signifikan.
Peningkatan longsoran diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen dari kondisi awal. Area longsor kini membentang sepanjang sekitar 1,5 kilometer dengan lebar sekitar 250 meter dan ketinggian tebing longsor mencapai 60 meter.
Akibat kondisi itu, jarak antara bibir longsor dengan permukiman warga kini hanya sekitar 15 hingga 20 meter. Sejumlah retakan tanah baru juga mulai muncul di sekitar area tersebut sehingga meningkatkan risiko bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, berharap longsor tidak sampai merusak permukiman warga. Namun, sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan jika kondisi memburuk.
“Karena memang sudah banyak kajian soal kondisi longsor di Kalongan itu, kami berharap ada pihak-pihak lain yang ikut turut membantu kami menyelesaikannya. Karena jelas kalau dari kami, harapannya longsor itu tidak sampai menerjang ke rumah-rumah warga di sekitarnya,” terang Ngesti, Senin, 9 Maret 2026.
Sebagai langkah darurat, Pemkab Semarang telah menyiapkan unit hunian kosong di rusunawa Ungaran yang dapat digunakan untuk menampung warga terdampak.
“Misal longsor itu sampai ke permukiman warga yang khususnya warga yang ada di Dusun Bandongan, Desa Kalongan, kami Pemkab Semarang sudah menyiapkan rusunawa yang ada di Ungaran, yang saat ini sudah kami hitung jumlah rumah yang kosong di rusunawa itu,” imbuhnya.
Tercatat ada sekitar 54 unit hunian kosong di rusunawa tersebut yang dapat digunakan untuk relokasi sementara.
“Baik yang sudah berkeluarga dan yang masih lajang, yang berdampak longsor itu bisa kita tempatkan sementara di rusunawa tersebut,” lanjut dia.
Jika jumlah warga terdampak melebihi kapasitas rusunawa, Pemkab Semarang juga menyiapkan lahan seluas 2,6 hektare di Desa Kalongan untuk pembangunan hunian sementara (huntara).
“Huntara itu solusi alternatif berikutnya, karena yang utama mohon doanya semoga longsoran itu tidak sampai melebar ke permukiman warga. Apabila sampai ke permukiman warga, langkah pertama warga dipindah dulu ke rusunawa, jika jumlahnya tidak mencukupi maka kami siapkan lahan untuk dibangun huntara,” tegasnya.
Terkait biaya hunian, Ngesti memastikan warga terdampak bencana tidak akan dibebani biaya sewa.
“Karena ini mengenai kebencanaan, maka kami Pemkab Semarang akan berkomunikasi dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Semarang untuk menggratiskan penepatan rusunawa itu. Jadi warga yang terdampak bisa menempati rusunawa itu dengan gratis, jika luasan longsor semakin meluas hingga ke permukiman warga,” katanya.
Jurnalis: Hesty Imaniar
Editor: Rosyid
